BLANTERWISDOM101

KLHK ; Khawatirkan Dampak Pembangunan Jembatan Reklamasi

PawaraNusantara.com | Jakarta- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan khawatir terhadap dampak buruk pembangunan jembatan penghubung Pantai Indah Kapuk 2 dengan Pulau C di Teluk Jakarta.

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi, Ary Sudijanto mengatakan pembangunan jembatan sepanjang 1400 meter itu berisiko memperparah sedimentasi di muara sungai. Pembangunan jembatan penghubung daratan dengan pulau reklamasi tersebut juga berpotensi mengganggu aktifitas nelayan Dadap Tangerang dan Kanal Muara Jakarta Utara. “Dua hal itu menjadi perhatian kami,”kata Ary.

Ary menjelaskan KLHK masih membahas kerangka acuan untuk menilai dokumen analisa mengenai dampak lingkungan jembatan yang dibangun PT Kapuk Naga Indah itu. “Apakah ya (jembatan boleh dibangun) atau tidak tergantung hasil kajian,”ujanya.

Menurut Ary, KLHK menyoroti resiko sedimentasi dan nasib nelayan karena sejumlah alasan. Pertama, keberadaan jembatan berpotensi mempengaruhi kondisi hidrodinamika kawasan Pantai Dadap dan Kanal Muara sangat tinggi. “Kami khawatir adanya jembatan akan memperparah kndisi itu,”katanya.

Alasan berikutnya, KLHK memastikan nelayan Dadap dan Kanal Muara memiliki akses untuk melaut. Sebelumnya kata Ary, nelayan telah terkepung pulau buatan dan jembatan disisi timur yang menghubungkan Pantai Indah Kapuk 1 dengan Pulau D Teluk Jakarta. Kini nelayan akan dikepung oleh jembatan yang melintang tepat dimuka laut yang biasa mereka lewati.

KLHK juga menyoroti legalitas jembatan sebab lokasi jembatan tersebut belum diatur dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di tingkat provinsi dan pemerintah pusat. Seharusnya, rencana pembangunan jembatan tersebut diatur dalam peraturan daerah tentang RZWP3K Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten serta Peraturan Presiden mengenai Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN).

Tim teknis penilai amdal pusat KLHK akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemerintah daerah, untuk membuat kajian konfrehensif tentang amdal jembatan tersebut. “Selama kajian amdal belum rampung, PT Kapuk Naga Indah tak boleh membangun jembatan,”ungkap Ary.

KLHK telah meminta klarifikasi dari pengembang karena mendengar kabar bahwa mereka mulai membangun jembatan. Pengembang, kata Ary menjelaskan mereka hanya melakukan pengeboran dan uji beban untuk mengetahui daya dukung tanah.

Kepala seksi Kawasan Strategis Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan, Suraji mengatakan proyek jembatan Dadap telah masuk dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, (RZKSN) Jabodetabekpunjur sekarang masuk tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,”kata dia.

Baca juga : Presiden Jokowi Pimpin Renungan Suci di TMP Kalibata

Seperti diketahui sebelumnya, Ketua Forum Masyarakat Nelayan Kampung Baru Dadap, Waisul Kurnia mengatakan, wilayah perairan yang dibangun jembatan merupakan akses utama nelayan untuk melaut. Secara tidak langsung, akan berdampak ke warga karena yang mereka kerjakan itu (proyek jembatan) adalah akses lalu lintas masyarakat dalam mencari nafkah di muara. Pembangunan jembatan itu juga membuat nelayan harus melaut lebih jauh untuk memperoleh ikan. Sebab, pembangunan konstruksi itu dianggap membuat ikan-ikan yang berada di dekat daratan kabur.(mt/*)

Share This :

0 komentar