Mantan Tim Sukses di Gugat 1 Miliar, Menurut Kuasa Hukum Tergugat Diduga Cacat Hukum - PAWARTANUSANTARA.COM

Breaking

PAWARTA TV

Friday, 21 September 2018

Mantan Tim Sukses di Gugat 1 Miliar, Menurut Kuasa Hukum Tergugat Diduga Cacat Hukum

Ket. Mantan tim sukses paslon bupati terpilih periode 2018-2013 dan kuasa hukumnya Yulianis, SH. Kantor Advokad R.J Anis & Rekan (baju putih kanan ) dan Muhammad Nur Masese (rekan Yulianis, SH. Baju hitam tengah)
PawartaNusantara.com | Belitung-Tanjungpandan,  Gugatan perkara wan prestasi yang ditujukan ke  mantan tim sukses perenggu  dari  wakil pasangan pemenang Bupati terpilih periode 2018-2023. Menurut kuasa hukum tergugat  Yulianis SH,  Kantor Advokad R.J Anis & Rekan,  gugatan  tersebut patut diduga cacat hukum. Kamis (20/9/2018).

Kepada wartawan Kamis (20/9) sekitr pukul 11.30 wib, Muhammad Nur Masese saat mendampingi Kuasa Hukum tergugat   mengatakan, dalam hal ini  masyarakat ingin mencari keadilan yang seadil-adilnya, dan untuk lebih lanjut mengenai agenda perkara langsung saja sama pak Yulianis beliau yang akan menjelaskan.

“Terkait gugatan oleh inisial IM terhadap mantan tim suksesnya melalui penasehat hukumnya , jadi hari ini kita akan memberikan jawaban, yang jelas sebagai putra daerah dan masyarakat kecil kita ingin membuktikan bahwa keadilan itu ada. Dan masyarakat kecil pun bisa mencari keadilan, bahwa tidak selamanya masyarakat kecil itu tidak bisa melawan tetapi sesuai dengan prosedur hukum. Jadi kami hadir disini  untuk mencari  keadilan, ini adalah perlawanan terhadap kawan-kawan dan saudara-saudara kami yang tergugat,  digugat oleh pak Isyak Mayrobi biarkan proses hukum ini berjalan. Untuk pokok perkaranya biar Pak Yulianis yang menjawab, sekarang saya mendampingi   bersama penasehat hukum mendampingi masyarakat ini mencari keadilan selanjutnya pak Anis yang akan menjawab inti dari yang kami perjuangkan,” ujar Muhammad Nur.

Kuasa hukum tergugat Yuliansyah SH, didampingi Muhammad Nur Masese usai  agenda pembacaan oleh kuasa hukum  penggugat di  Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, Kamis (20/9/2018) mulai dari pukul 9.30 hingga selesai pukul 11.00 wib. Kepada wartawan mengatakan,  menurutnya diduga gugatan wanprestasi yang ditujukan kepada klaeinya yaitu mantan tim sukses yang disebut Tim Perenggu paslon Bupati terpilih itu cacat hukum.

“Saya mendapat surat kuasa dari tergugat, dalam hal ini saya melihat surat gugatannya dalam surat gugatan itu perkara No 13/PDT itu ada sama saya yaitu gugatan wanprestasi dari penggugat yang bernama Isyak Maeyrobi mengenai Gugatan  tim sukses, tim sukses yang diberi nama tim perenggu,” kata Yulianis.

Tim perenggu ini digugat oleh Isyak Maeyrobi  digugat  perkara wanprestasi, disini saya melihat yang namanya ada kontrak kerja menurut gugatan yang saya baca bahwa poin-poinnya itu  dia minta ada kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu itu yang pertama. Yang kedua, didalam gugatan itu kurang lebih  dia minta ganti rugi secara materil totalnya kurang lebih Rp. 1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah), dan untuk per orang itu kurang lebih sekitar Rp. 45 juta dari 8 (delapan) tergugat. 

“Jadi untuk 8 (delapan) tergugat itu, per masing-masing tergugat yang saya lihat dalam gugatannya itu diminta ganti rugi gara-gara wanprestasi untuk mereka dalam gugatan, tapi ini kan belum tau benar atau salahnya yang saya baca 1 orang diminta 45 juta, yang ke dua ganti rugi in materilnya  Rp. 1 miliar. Dan disitu dia minta juga disah kan bahwa mereka itu di SK kan, minta sah di Pengadilan dalam gugatan itu,’’ ungkap Yulianis.

Sementara itu lanjut Yulianis,  baru tadi agendanya saya mendapat surat kuasa agenda jawaban gugatan dari penggugat disitu saya menjawab gugatan yang sudah dilayangkan oleh para tergugat saya ingin membatalkan pertama, syarat sah suatu perjanjian atau kontrak kerja itu tertera di Pasal 13 20 didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada empat syarat.

“Sementara empat syarat ini menurut saya, patut diduga bahwa ini tidak termasuk atau cacat hukum dari kontrak kerja itu (tim perenggunya).  Kenapa dalam hal ini tidak dibacakan apa kontrak kerjanya, apa isi kontrak kerjanya, lalu itu disuruh tanda tangan tanpa dibacakan  tanpa tau isi surat kontrak kerja itu, itu yang pertama. Kedua,  saya minta menurut keterangan dari para tergugat bahwa mereka  di bulan empat itu sudah tidak perlukan oleh tim perenggu karena apa, karena sudah ada pengganti dari tim ketua tim perenggu dan beberapa anggota. Berarti patut diduga  siapa yang wanprestasi apabila memang kontrak ini benar tidak sah demi hukum, apakah penggugat, ataukah tergugat,’’ terang Yulianis. 

Yang paling hebat lagi,  yang paling sangat saya mengejutkan bahwa tim perenggu ini dibuat rekening oleh penggugat atas nama masing-masing tergugat dalam hal ini rekening di Bank BRI buktinya ada disaya.   Menurut  saya menurut pendapat saya tujuannya tapi kita buktikan di persidangan nanti, bahwa disini patut diduga ada money politik tersitemik.

“Kenapa, itu anggarannya nanti bahwa itu akan disupport dari  pertama, menurut dari keterangan saksi menurut keterangan terdakwa itu dari yayasan inisial IM dan dari Paslon rekening masuknya disitu dan ini patut diduga adanya money politik. Gunanya untuk apa, supaya tim sukses ini merayu, mengajak, masyarakat  dan untuk memenangkan tim ini. Inikan  ada indikasi patut diduga, saya tidak menuduh tapi patut diduga dan itu benar salahnya nanti di pengadilan,’’ papar Yulianis.

Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai money politik yang sebelumnya tidak terbukti di MK, kuasa hukum tergugat mengatakan dalam hal ini hanya menegaskan menjawab penggugat gugatannya bahwa disitu pertama dia mengatakan minta di sah kan dalam gugatan itu bahwa ini wanprestasi.

“Saya bantahkan dalam jawaban gugatan bahwa ini patut diduga cacat hukum, karena syarat sah suatu perjanjian itu tertera empat syaratnya kalau memang dia mengacu kepada tata kerja.  Yang kedua, tim besame ini dikatakan dalam gugatan wanprestasi sebenarnya kalau memang itu sah wanprestasinya sebenarnya justru penggugat yang wanprestasi, karena apa, mereka dibulan April sudah tidak dikerjakan lagi sudah diganti posisi-posisinya. Sekali lagi apabila ini indiksinya memang kontrak kerjanya resmi atau sah berarti siapa yang wanprestasi. Yang menggantikan posisi tanpa sepengetahuan dari pihak tersebut  dalam hal ini,’’ tegas Yulianis.

"Kenapa saya mengatakan disini patut diduga bahwa disini ada money politik, disini ada ATM Bank BRI, ada rekening Bank BRI, dan itu alat-alat bukti surat sudah saya kumpulkan  untuk menjelaskan ini ada patut diduga money politikkah secara sistemik tapi sekali lagi saya katakan ini patut diduga saya tidak menuduh. Sementara para tergugat saya tanya dari satu sampai tujuh itu  agendanya  itu sudah ada mediasi  tiga kali, terhitung dua minggu dari sekarang. Tergugat satu sampai tujuh sudah dibacakan tadi  jawaban gugatannya untuk  tergugat delapan tadi dia minta ditunda hari Senin tanggal (24/9). Dalam hal ini kembali  lagi  benar salah nanti di pengadilan, dan intinya kami ingin membela kalau ini benar, dan kami  mencari keadilan yang seadil-adilnya", tandasnya. (Marsidi) 

No comments:

Post a Comment