SK Pengunduran Belum Di Teken Bupati, 2 Kades Terancam Di Coret Dari DCT - PAWARTANUSANTARA.COM

Breaking

PAWARTA TV

Tuesday, 18 September 2018

SK Pengunduran Belum Di Teken Bupati, 2 Kades Terancam Di Coret Dari DCT

PawartaNusantara.com | Pacitan - Penetapan Daftar Calon Tetap anggota (DCT) legislatif tinggal hitungan jam saja, semua calon anggota harus sudah melengkapi semua persyaratan yang di tentukan.Namun masih ada dua calon yang terkendala dengan SK pemberhentian sebagai kepala desa dari Bupati.

Menurut Kabag Pemerintahan dan Kerjasama Putanto Sukandar mengatakan, Untuk surat pengunduran diri dari Kepala Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan dan Kepala Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo sudah berada di meja Bupati.

"Untuk berkas pengunduran diri kedua Kades yang maju menjadi calon legislatif saat ini sudah berada di meja Bupati, San saya sendiri yang membawanya,"jelasnya, Selasa (18/9/2018).

Lebih lanjut Iput sapaan akrabnya menambahkan, Walau sudah di meja bupati namun saat ini orang nomor satu di lingkup pacitan tersebut tidak berada di tempat karena ada kegiatan di luar kota.

"Karena Pak Bupati Sedang berada di Surabaya, sehingga belum sempat ditandatangani. Mungkin nanti malam atau besok pagi, saat beliau sudah di kantor akan langsung kami sodorkan. Insyaallah clear tidak ada masalah,"tambahnya.

Sementara itu Bawaslu Pacitan akan mencoret dua kepala desa aktif yang maju sebagai calon anggota legislatif, seandainya sampai batas waktu yang di tentukan mereka tidak bisa memenuhi persyaratan yaitu bukti Surat Keputusan (SK) pemberhentian dari Bupati, Sedangkan batas akhir adalah hari Rabu (19/9/2018) pukul 00.00 WIB.

"Dasar kami yaitu SK pemberhentian, Sepanjang SK pemberhentian tidak ada, sebagaimana ketentuan aturannya, ya akan dicoret dari DCT (Daftar Calon Tetap),"tegas Ketua Bawaslu Pacitan Berty Stevanus.

Baca juga : Menristekdikti Lakukan Kunjungan Kerja Ke Blora

Sesuai Undang-undang KPU Pasal 7 hurup L sebagai berikut

L. mengundurkan diri sebagai:
1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota
2) kepala desa
3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
4) Aparatur Sipil Negara
5) anggota Tentara Nasional Indonesia
6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.(tyo)

No comments:

Post a Comment