Akankah KPK Memeriksa Dinas PU PR Lampung Timur - Pawarta Nusantara

Breaking

DESKRIPSI GAMBAR

Thursday, 25 October 2018

Akankah KPK Memeriksa Dinas PU PR Lampung Timur

PawartaNusantara.com | Sukadana, Empat bulan berlalu, komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang diminta wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bukhori yang saat menjabat sebagai Plt Bupati untuk memeriksa Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lampung Timur karena diduga terdapat penyuburan tindak pidana belum juga terealisasi, Kamis (25/10).

Permintaan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur untuk memeriksa Dinas PU Lampung Timur tersebut di utarakannya saat sidak pada dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampung Timur lantaran di dapati Kepala Dinas (Kadis) beserta sejumlah pegawai yang ada di dinas tersebut sering mangkir dari rutinitasnya sebagai abdi negara, Rabu (06/06/2018).

Pada saat itu  Zaiful Bukhori yang menjabat sebagai Plt Bupati Lampung Timur  tersulut emosi saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pada dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampung Timur lantaran di dapati kepala Dinas (Kadis) beserta sejumlah pegawai yang ada di dinas tersebut sering mangkir dari rutinitasnya sebagai abdi Negara.

Menurut Zaiful, Bulan Suci Ramadhan bukanlah menjadi alasan untuk bermalas-malasan dan meninggalkan kewajiban untuk melayani masyarakat, padahal selama ini dirinya telah memberikan contoh kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di kabupaten berjuluk Bumei Tuah Bepadan ini untuk lebih disiplin. "Bulan puasa bukan menjadi alasan untuk tidak masuk kantor, saya saja setiap harinya tetap masuk walaupun tidak menerima honor," ucap Zaiful dengan kecewa.

Bahkan, dalam sidaknya itu, Zaiful akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Dinas PU Lamtim karena di duga merupakan tempat penyuburan tindak pidana.

"Ini kan menyuburkan tindak pidana makanya saya akan meminta KPK untuk mengkroscek di sini dan akan di periksa dinas PU ini", tegasnya.

Zaiful juga memberi peringatan kepada kepala dinas PU Lampung Timur untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan pemerintah sehingga dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, bukan bekerja dengan keinginan aturan yang di buatnya sendiri. Jika memang tidak mampu bekerja, lanjut Zaiful, jangan menjadi kepala dinas di Lampung Timur.

"Sebagai pimpinan (kepala dinas PU, Red) harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya, bukan mau enaknya saja, ga usah jadi kepala dinas di Lamtim kalau mau enaknya saja, masih banyak masyarakat Lamtim yang bisa yang mampu menjadi kepala dinas di sini (PU, Red)," ucapnya.

Selain masalah kedisiplinan, zaiful juga meminta agar pelelangan pekerjaan (proyek) pada dinas PU untuk lebih transparan tanpa ada permainan.

"Siap-siap menerima resiko kalau ada yang bermain-main di sini, termasuk pokja, para kepala bidang, hati-hati. Kalau saya sudah berbicara tidak akan menjilat ludah saya yang terbuang, ingat catat itu,"tegas Zaiful di hadapan salah satu kabid yang ada di dinas PU.

Diketahui dari jumlah 86 pegawai yang bekerja di dinas tersebut yang masuk kerja hanya 20 orang. (Rj N/A)