BLANTERWISDOM101

Ketua DPRD Beltim: Tuntaskan Sampai Selesai Persoalan Ilegal

Foto bersama Bupati Beltim dan Instansi Pertikal beserta Forkopimda Beltim di ruang rapat bupati. Senin (8/10/2018). Sore, Foto:Tim.
PawartaNusantara.com | Belitung Timur Babel-Manggar, Rakor Pimpinan Daerah Strategi Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Rencana Gerakan Berandun Mengawal Beltim yang aman kondusif menuju pembangunan lancar sejahtera yang berlangsung diruang rapat Bupati Belitung Timur (Beltim), Prov Kep. Babel. Senin (8/10/2018)  Sore.

Hadir Bupati Beltim Yuslih Ihza, Wakil Bupati Beltim Burhanudin, Kapolres Beltim AKBP Erwin Siboro, SIK, Kajari Beltim Widagdo, SH, Koramil Manggar Mayor Inf Trijoyo, Danpos AU, Danpos AL, Forkopimda, Forum Pimpinan Kecamatan se-Kabupaten Beltim, Pol PP, Tokoh Agama, Organisasi Perangkat Desa, Ormas, dan para undangan lainnya.

Bupati Beltim Yuslih Ihza  mengatakan, masalah keamanan ketertiban masyarakat adalah merupakan tupoksi yang diharapkan masyarakat yang mendasar dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Adakalnya masyarakat apabila dihadapkan pada kondisi yang tidak aman, menggangu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada akhirnya dan ada beberapa masalah yang belum terselesaikan. Menyikapi kondisi Kabupaten Beltim saat ini bahwa ada beberapa masalah yang belum terselesaikan penangananya antara lain masalah warung kopi yang tidak sesuai perizinannya, penduduk pendatang Ilegal, dan pencemaran sungai lenggang akibat aktifitas tambang Ilegal. Hal ini tentunya menimbulkan keresahan masyarakat yang berdampak pada terganggunya kondusifitas kehidupan bermasyarakat diwilayah Kabupaten Beltim.

"Pada hakikatnya pemerintah daerah adalah pelayan masyarakat, pemerintah daerah tidak diadakan untuk melayani diri sendiri atau tidak diadakan untuk melayani  diri sendiri. Tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang mungkin setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan  kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama," ujar Yuslih.

Pemerintah daerah lanjut Yuslih, dalam  penanganan permasalahan yang terjadi sebagaimana diatas, selama ini telah dilakukan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, sampai ke tingkat Kabupaten oleh Forkopimda namun hasilnya belum maksimal bahkan belakangan masih terjadi  dan berulang-ulang.

"Kondisi yang menimbulkan keresahan masyarakat tersebut disebabkan karena lemahnya kemampuan teknis tingkat koordinasi dan sinkronisasi organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, kecamatan dan desa. Untuk itu agar memaksimalkan  peran forkopimda perlu di bentuk tim kolaborasi teknis secara berjenjang di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, serta didukung instansi vertikal," kata Bupati Beltim diruang rapatnya.

Lebih lanjut Yuslih mengatakan, pada saat ini kita berkesempatan rapat koordinasi untuk bersama-sama membahas aktual yang mengancam kestabilitas nasional di beltim untuk memantapkan gerakan kebersamaan dalam antisipasi dan mengatasi persoalan tersebut.

"Gerakan Berandun Beltim yang merupakan semangat kebersamaan dalam bingkai koordinasi  dan sinkronisasi OPD, Instansi Pertikal, Kecamatan, dan Desa untuk percepatan mewujudkan kondusifitas pembangunan daerah. Saya mengajak semua untuk mengikuti rapat koordinasi ini dengan serius dan bersungguh-sungguh," tegas Yuslih.

Masih Bupati Beltim sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan aktual yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang sekaligus menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam gerakan berandun mengawal beltim besar harapan saya dapat memuwudkan kondusifitas daerah hingga pembangunan lancar dan masyarakat pun sejahtera, tutupnya.

Sementara Ketua DPRD Beltim Tom Haryono Harun pada acara rakor tersebut mengutarakan, selama ini setiap permasalahan tetap kita kawal namun sepertinya mungkin masih ada yang  tercecer atau terlepas dari rapat ini begitu sampai dirumah mungkin permasalahan ini dianggap selesai.

"Dan tadi pak bupati sudah menyampaikan permasalahan yaitu keberadaan warung kopi, sekarang masalah kwantitas  mungkin kurang, tetapi secara kwalitas kayaknya berbeda kalok dulu hanya sebatas mabuk, sekarang mabuknya kepada penggulungan ini sangat  luar biasa," jelas Tom.

Kemudian masalah pencemaran, lanjut Ketua DPRD Beltim yang akrab disapa Tom, seperti seperti mencari ujung kain yang tidak pernah menyelesaikan masalah, pertemuan demi pertemuan kita laksanakan initinya apa, Ti Ilegal, Ti Ilegal itu berhenti kan terang airnya dan jernih. "Tapi kalau diatasnya maksudnya dihulu sungai diubek-ubek lagi tak kan pernah selesai atau perlu tindakan yang bagaimana," kata Tom.

"Ti Ilegal itu, itu sebagian sumber daripada dana yang akan dibawa untuk hura-hura di tempat hiburan itu, kalau tidak ada dananya siapa yang mau kesitu. Dan tempat hiburan itu pun disitu ada  duit, ya datanglah yang dari mana-mana yang berkaitan dengan pendatang namun kita tidak boleh membatasi warga pendatang tetapi, kita mesti hati-hati," terang Tom.

Saran saya kita harus perspektif terhadap pendatang, bukan kita membatasi, maaf tukang kebun saya juga orang pendatang, namun jika yang datang akan membawa pengaruh tidak baik harus ambil tindakan tegas. Sebaliknya, terkait masalah  warkop jika itu memang sumbernya jangan merasa takut tutup saja, namun yang aku dengar benar salahnya kurang tau itu berkaitan dengan kepentingan-kepentingan bisnis. Coba kita pikir, sumber minumannya darimana, satu malam habis berapa, apalagi jika  dalam satu bulan habis berapa, diperkirakan ratusan juta perputaran duitnya.

Baca juga : Satgas Dana Desa: Jangan Coba-Coba Korupsi Dana Desa

"Dalam hal ini saya minta tindakan tegas,  Ti Rajuk yang Ilegal selesaikan,  warkop yang menyalahgunakan izin yang diberikan  selesaikan, jangan kata orang belitung istilahnya berani-berani kera-an, sekali dimulai tuntaskan sampai selesai," tandasnya.

Berakhirnya rakor tersebut dengan penandatanganan naskah komitmen bersama oleh Bupati Beltim,  Wabup Beltim, Kapolres Beltim, Koramil Manggar, Kajari Beltim, Danpos AL,  Danpos AU, Tokoh Agama, dan Ormas. (Marsidi)
Share This :

0 komentar