LIMA Ray Rangkuti, Dana Saksi Pemilu 2019 Bukan Kewajiban Negara - Pawarta Nusantara

Breaking

DESKRIPSI GAMBAR

Friday, 19 October 2018

LIMA Ray Rangkuti, Dana Saksi Pemilu 2019 Bukan Kewajiban Negara

PawartaNusantara.com | Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan dana saksi untuk Pemilu 2019 juga bukan kewajiban negara. Ray pun beralasan alokasi tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Kesalahan kalau negara menggelontorkan uang untuk sesuatu yang tidak berdasar. Tidak ada kewajiban dalam undang-undang," ujarnya di Jakarta, dikutip republika Jumat (19/10).

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, saksi dari partai politik bukanlah perangkat yang menentukan sah atau tidaknya pengambilan suara. Partai politik memiliki pilihan untuk mengirim saksi atau tidak saat pengambilan suara dilakukan.

Ray mengatakan, yang diwajibkan ada adalah petugas saksi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau yang disebut pengawas lapangan yang dibiayai negara. Ray menerangkan pengawas lapangan bekerja di bawah koordinasi Bawaslu.

Dengan demikian, ia menyatakan, pertanggungjawabannya jelas. “Sementara untuk saksi partai politik yang tidak diwajibkan, pertanggung jawabannya tidak jelas,” kata dia.

Baca juga : Warga Desa Gantung Meregang Nyawa di Kediamannya

Selain itu, menurut Ray, saksi dari partai politik bukan tolok ukur dan dasar suatu pemilihan ditetapkan jujur dan adil atau tidak. "Tidak menentukan demokratis. Saksi tidak membatalkan kesahihan pemilu," kata Ray. []