Dandim Dan Kapolres Pacitan Tekankan Netralitas TNI-Polri Dalam Pemilu - Pawarta Nusantara

Breaking

DESKRIPSI GAMBAR

Thursday, 22 November 2018

Dandim Dan Kapolres Pacitan Tekankan Netralitas TNI-Polri Dalam Pemilu

PawartaNusantara.com | Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 mendatang, TNI-Polri harus netral dan ikut membatu dalam pengawasan, Agar tercipta pesta demokrasi secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur adil dan berkualitas serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan kredibilitas.

Hal tersebut di sampaikan Kapolres Pacitan AKBP Sugandi, S.I.K., M.Hum dalam penyampaiannya saat acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Netralitas TNI - Polri Kepada Bhabinkamtibmas dan Babinsa se Kab. Pacitan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diselengarakan oleh Bawaslu Kabupaten pacitan di Ruang Pertemuan Hotel Permata.

Kapolres menekankan kepada Babinkamtibmas dan Babinsa dalam melaksanakan tugas harus mengetahui dan paham tentang UU Pemilu No 7 tahun 2017. Karena TNI-Polri sudah di amanatkan dalam UU harus netral.

"Terkait adanya pelanggaran pemasangan APK untuk Babinsa dan Babinkamtibmas apabila menemukan jangan langsung diturunkan atau dicopot akan tetapi laporkan kepada Bawaslu, Untuk tindak pidana dalam Pemilu akan diproses oleh penegak hukum,"ujar perwira yang sebelumnya bertugas di SSDM Polri tersebut, Kamis (22/11/2018).

Lebih lanjut Sugandi menambahkan, Aturan-aturan terkait kampanye untuk Babinsa dan Babinkamtibmas harus memahami. Baik dalam penggunaan media sosial juga merupakan tanggung jawab bersama, karena banyak terjadi kampanye hitam di medsos.

"Untuk tim sukses agar memberitahukan jadwal kampanye kepada pihak Kepolisian agar dalam pelaksanaan bisa memberikan pelayanan keamanan,"tegasnya.

Sementara Dandim 0801 Pacitan Letkol Kav. Aristoteles Hengkeng Nusalawitang mengatakan, Bawaslu harus bisa menjelaskan partisipasi TNI Polri untuk batasan sampai dimana, Agar dalam pelaksanaan pengawasan ada batasan-batasannya,  Karena dalam prinsip pengerahan TNI saat pemilu melekat kepada Kepolisian.

Kepada para babinsa harus cermat dan paham dalam pelaksanaan pengawasan nantinya, Serta harus hati hati dalam melaksanakan tugas khusnya dalam pengawasan Pemilu,"tegas Alumni Akmil 1999 tersebut.

Ketua KPU Pacitan Damhudi dalam penyampaiannya mengatakan, Sesuai UU No 7 Tahun 2017 Pemerintah wajib memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu. KPU perlu difasilitasi dalam pelaksanaan pengiriman logistik Pemilu, karena tidak menutup kemungkinan pada saat pengiriman terjadi hal-hal yangbtidak di inginkan, Apalagi melihat geografis Kabupaten Pacitan yang sebagian besar adalah pegunungan dan perbukitan, Keamanan logistik sangat perlu dari pihak Kepolisian dan TNI.

"Untuk Kabupaten Pacitan ada sekitar 1972 TPS tersebar di 12 Kecamatan, Ini yang perlu di fasilitasi untuk keamanan logistik hingga ke tempat tujuan nantinya,"jelasnya.

KPU berharap kepada Babinsa dan Babinkamtibmas bisa melaksanakan tugas dengan baik supaya Pemilu bisa berjalan dengan aman dan lancar agar pacitan tetap guyup rukun.

"Menginggat banyak permasalahan yang menimbulkan konflik terjadi di luar Kabupaten Pacitan terkait Pemilu, harapan kami situasi Kamtibmas di Pacitan bisa tetap terjaga hingga selasai pelaksanaan Pemilu mendatang,"tandasnya.

Acara yang di ikuti sekitar 250 orang dari jajaran Kodim 0801 dan Polres Pacitan yang juga di hadiri Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Divisi SDM serta Ketua dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Pacitan.(tyo)