Penangguhan Penahanan Tersangka Dugaan Tipikor Belum Dikabulkan - Pawarta Nusantara

Breaking

DESKRIPSI GAMBAR

Wednesday, 7 November 2018

Penangguhan Penahanan Tersangka Dugaan Tipikor Belum Dikabulkan

Tb. Sa'aduddin Mansur. SH.MH.
PawartaNusantara.com | Belitung Timur Babel- Adanya dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan komputer  terhadap ketiga (3) ASN Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Belitung Timur (Beltim), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Bahwa, dari tim kuasa maupun dari pihak Pemda Beltim telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan  namun hingga saat ini belum dikabulkan oleh pihak Kejari Belitung Timur (Beltim).

Kuasa hukum tersangka ketiga karyawan pemda kab beltim, Tb. Sa'aduddin Mansur. SH.MH dari kantor LAWFIRM Sa'aduddin. M.SH & Partner saat dikonfirmasi wartawan media ini  melaui via handphone-nya Kamis 8 November 2018, siang membenarkan adanya perihal tersebut. Sebelumnya, ketiga tersangka inisial (Bi, Sn, dan Fb) menunjuk saya sebagai kuasa hukum nya atas sangkaan perkara tindak pidana korupsi dengan sangkaan berdasarkan Pasal 2 Jo Pasal 3 Undang-Undang Korupsi dan Jo Pasal 55 KUHP Pidana.

Menurut kuasa hukum Sa'aduddin, SH, perkara penyidikan atas sangkaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Beltim, dengan dugaan tersangka inisial (Bi, Sn, dan Fb). Bahwa, berdasarkan hasil pendampingan kami selama satu (1) bulan ini, mereka di jadikan tersangka oleh pihak penyidik atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan   laptop untuk dinas terkait di (Pemda Belitung Timur).

"Dalam penyidikan terlihat jaksa melakukan upaya pemaksaan penanganan perkara untuk naik ke tingkat peradilan, tanpa didasari oleh adanya laporan baik dari BPK, BPKP dan Inspektorat yang menyatakan adanya kerugian negara dalam pengadaan laptop tersebut," kata Sa'aduddin.

Kemudian, kata Sa'aduddin lagi, adanya ketidak adilan dalam penyidikan dengan  tidak menetapkan tersangka baik kepada penyedia maupun pihak distributor. Padahal, dalam penyidikan terbukti adanya kebohongan yang dilakukan oleh pihak distributor didalam memberikan keterangan BAP.

"Seharusnya penyidik melakukan konfrontir terlebih dahulu kepada pihak sebelum melakukan eksekusi penahanan terhadap ketiga karyawan Pemda Beltim. Pihak kejaksaan dalam melakukan penyidikan bukan melalui pendekatan hukum melainkan emosional. Itu semua berdasarkan temuan saya selama pendampingan, dan selama dilakukan pemeriksaan ke-3 tersangka di kantor kejaksaan," jelas Sa'aduddin. Melalui via handphone-nya Kamis (08/11/2018).

Bahwa dari tim kuasa hukum maupun  dari pihak pemda dalam hal ini sekda pemda beltim telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan  namun  hingga saat ini belum di kabulkan oleh pihak Kejari Beltim, tuturnya.

Terpisah, seperti diberitakan sebelumnya dilansir garudanews, Pekab Belitung Timur melayangkan surat permohonan penangguhan penahanan  untuk tiga orang ASN yang menjadi tersangka kasus  dugaan korupsi pengadaan komputer jinjing di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) tahun 2015 lalu.

Surat yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri  Beltim sudah dikirimkan sejak tiga hari lalu, Senin (5/11/2018). Namun hingga kini Pemkab Beltum belum menerima  balasan surat. Demikian hal ini disampaikan kepada wartawan melalui siaran Pers Diskominfo Belitung Timur. "Kita sudah melayangkan surat permohonan untuk penangguhan penahanan. Suratnya kita  kirim pada hari yang bersangkutan dititipkan di LP Cerucuk. Kita mohon kepada Kajari untuk menangguhkan penahanan," ungkap Sekretaris Daerah Beltim, Ikhwan Fahrozi diruang kerjanya, Rabu (7/11/2018). (Marsidi)