Desa di Kaimana Belum Ada Pakai Dana Desa Sesuai Program Prioritas - Pawarta Nusantara

Breaking

DESKRIPSI GAMBAR

Friday, 7 December 2018

Desa di Kaimana Belum Ada Pakai Dana Desa Sesuai Program Prioritas

PLT Kadis PMD Kabupaten Kaimana Abdul Majid Puryanto, S.stp. (baju putih kiri) Koordinator Satgas DD Kemendes Douglas Pasaribu. (Baju putih kanan). Foto:Tim Satgas.
PawartaNusantara.com | Kaimana Papua Barat-Desa di Kabupaten Kaimana Papua Barat, belum ada satupun yang menggunakan dana desa (DD) sesuai empat program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Empat program prioritas itu adalah desa tumbuh dan berkembang atas potensi yang dimilikinya, membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pembangunan embung (penampungan air) bagi wilayah yang kekurangan air dan membangun sarana olahraga.

Koordinator Tim Satgas Dana Desa Kemendes, PDT, dan Transmigrasi usai pertemuan dengan Sekkab Kaimana, kepada awak media ini, Jum'at (7/12/2018) mengatakan, berdasarkan pantauan Tim satgas masih banyak yang digunakan untuk pembangunan rumah.

"Pantauan kami di Kaimana menunjukkan ternyata belum ada desa yang menjalankan empat (4) program ini. Masih banyak yang digunakan untuk pembangunan rumah. Padahal, pemberdayaan SDM yang utama," ungkap Douglas Pasaribu.

Kami setibanya di Kaimana Tim Satgas (DD) Kemendes sejak Rabu (5/7) mengambil sample di kampung Boiya di teluk Etna dan kampung Marsi di Distrik Kaimana sebagai bahan pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa yang telah bergulir selama empat (4) tahun tersebut.

Sebelumnya, kegiatan serupa dilakukan tim di kabupaten Tambrauw, Manokwari, dan teluk Wondama. Berdasarkan hasil pantauan dan evaluasi ini akan disampaikan ke Kementerian untuk jadi bahan evaluasi demi perbaikan ke depan.

Salah satu hal yang ditemui dilapangan adalah keluhan tentang pajak yang menurut masyarakat sangat tinggi. "Perlu sosialisasi, bagaimana hitungannya harus bisa dijelaskan ke masyarakat. Jangan asal potong," terang Douglas.

Terkait temuan, kata Douglas lagi, dia mengatakan sejauh ini masih sebatas pelanggaran administrasi. Kalau pun ada yang melakukan korupsi, maka terlebih dahulu ditangani Aparat Pengawas Interen Pemerintah.

"Nanti kalau dalam jangka waktu enam puluh (60) hari tidak mengembalikan uang tersebut, barulah diproses hukum," tuturnya. (Marsidi).