DPRD Babel Verifikasi ke Masyarakat Belitung Terkait Penolakan HTI - PAWARTANUSANTARA.COM

Breaking

PAWARTA TV

Sunday, 9 December 2018

DPRD Babel Verifikasi ke Masyarakat Belitung Terkait Penolakan HTI

PawartaNusantara.com | Menindaklanjuti hasil pertemuan perangkat desa dan masyarakat Kecamatan Membalong dan Sijuk tanggal 28 November 2018, lalu terkait penolakan HTI, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung langsung turun ke lapangan melakukan verifikasi kepada masyarakat Kecamatan Membalong, dan Sijuk, Sabtu (8/12). Pertemuan yang diprakarsai oleh Camat Sijuk ini berlangsung di Balai Desa Tanjung Binga, dipimpin langsung oleh ketua DPRD, Didit Sri Gusjaya didampingi oleh beberapa anggota DPRD Babel Dapil Belitung, antara lain Abdullah Ma'ruf, Eka Budiarta, Sudirman Norman dan Taufik Mardin serta anggota lain seperti Adet Mastur dan Saidi KM dan diikuti puluhan warga masyarakat desa setempat.

Ketua DPRD dalam sambutannya di hadapan masyarakat mengatakan, pihaknya sangat memahami seluk beluk permasalahan HTI ini karena hal serupa pernah terjadi di Bangka. Namun, kasus di Belitung cenderung unik, karena ada indikasi masyarakat yang pro dengan HTI. Hal ini lah yang ingin digali DPRD agar DPRD tidak salah dalam membuat keputusan.

"Kami ingin mendengar langsung komitmen masyarakat yang katanya menolak dengan tegas HTI di kawasan ini. Jika benar seluruhnya menolak, baru kita lanjut ke pansus, kita tidak mau salah dalam membuat keputusan yang tidak berpihak kepada masyarakat," jelas Didit.

Masyarakat, melalui perwakilan mereka mengatakan, bahwa tidak diragukan lagi jika seluruh masyarakat benar-benar menolak HTI dari PT.Agro Pratama Sejahtera (PT.APS) disekitar kawasan mereka. Dampaknya jelas, masyarakat tidak bisa mengolah hutan yang akan diwarisi kepada anak cucu mereka.

"Kami masyarakat Desa Tanjung Binga dan Sijuk tidak sedikitpun mendapat peluang untuk mengolah hutan, semua diambil PT dengan alih-alih HTI," keluh Sarpan.

Pada prinsipnya kami, sudah saling bertemu dan menyepakati menolak keberadaan HTI di wilayah kami, tambah Susanto, perwakilan lain.

"Kami tidak menolak program pemerintah, namun hendaknya membela kepentingan masyarakat. Pembukaan lahan secara luas tolong di-stop, jangankan berkebun, ke depan mungkin pemukiman warga bisa terkena dampak HTI ini," tegas Sumarno, perwakilan lain yang turut hadir dalam pertemuan.

Atas penjelasan dari masyarakat ini, Didit Sri Gusjaya memutuskan akan membawa kasus ini ke panitia pansus (Pansus) seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya saat pertemuan di Sekretariat DPRD seminggu silam.

"Perbedaan pendapat adalah konsekuensi, yang jelas kita ingin HTI dicabut. Selasa ini kita akan rapat Banmus untuk menetapkan ini ke Pansus HTI PT.APS di Kabupaten Belitung," ujar Didit.

Lebih lanjut, Eka Budiarta menjelaskan dalam kasus ini nanti akan dibahas beberapa kajian yang nanti diharapkan akan mendapati sebuah solusi.

"Alasan pansus ini nantinya jelas, kita akan mencari solusi atas operasional HTI di Belitung ini. Kita juga akan melakukan beberapa kajian seperti normatif, hukum, sosiologis sampai ekonomis, kita minta do'a dan dukungan moral dari masyarakat agar kami bisa bekerja dengan optimal," ujar politisi Partai Bulan Bintang ini menutup pertemuan.

Kontributor Humas Kep Babel. (Desrizal, S.Ikom. Fardha Syahrial, SE. Fadel Muhammad, A. Md.)

No comments:

Post a Comment