BLANTERWISDOM101

Pembangunan Jamban Siswa, di Duga ada Penyelewengan Anggaran


PAWARTANUSANTARA.COM | PANDEGLANG, BANTEN, Pekerjaan Pembangunan Jamban Siswa Beserta Sanitasi Dana DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD Senilai Rp 82,814,000.00,- Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2018, ada dugaan penyelewengan anggaran. Hal itu terbukti ketika awak media melakukan investigasi terlihat ada Pekerjaan yang tidak diselesaikan diantaranya, pemasangan batu prasasti bahan keramik, cermin wastafel, pas hurup acrilic, gantungan pakaian, lampu dan tempat sampah untuk perlengkapan di ruang kamar jamban siswa.

Pelaksana Pembangunan Jamban Siswa Beserta Sanitasi yang dikerjakan secara Swakelola oleh pihak sekolah selaku panitia P2S.

Selain tidak sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jamban Siswa Sekolah SD Negeri Malangnengah 1 yang beranda di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Prov. Banten terlihat tidak terawat dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang berkenaan dengan perawatan/pemeliharaan, pengadministrasian, yang menyangkut dengan dana BOS yang sudah dianggarkan untuk pengembangan sarana dan prasarana tersebut, Namun fakta dilapangan sangat memprihatinkan tidak ada tanda-tanda perawatan setiap tahapan triwulan pencairan dana BOS dan diduga kuat Kepala sekolah, Bendahara dan operator sekolah belum berperan aktif dan  menimbulkan kecurigaan realisasi  BOS tidak sesuai dengan perencanaan.

Saat hendak dikonfirmasi Kepsek SDN Malangnengah 1 Sukardi serta Operator Sekolah Herdiana Abadi, tidak bisa ditemui di sekolah yang informasinya tidak masuk kantor ketika media global online melakukan investigasi Proyek Pembangunan Jamban Siswa Beserta Sanitasi, Kamis (24/01/19)

Salah seorang guru Karto kepada media global online mengatakan bahwa Kepala Sekolah serta Operator Sekolah tidak masuk kantor.

"Pak Kepala Sekolah sedang tidak masuk kantor dan operator sekolah kemungkinan ada kegiatan ke kantor Korwil," katanya.

Terpisah di Kantor Korwil H. Amir selaku Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Cibaliung mengucapkan terima kasih atas informasi yang disampaikan awak media atas temuan-temuan di SDN Malangnengah 1 baik  Pembangunan Jamban Siswa Beserta Sanitasi yang dianggap Tidak Sesuai RAB maupun berkenaan dengan pelaksanaan program Dana Operasional Sekolah (BOS).

Ia mengatakan akan menindaklanjuti hasil temuan tersebut kepada kepala sekolah Sdr.Bp.Sukardi maupun Kepala Sekolah sebelumnnya yaitu Ibu Sustimah. S.Pd, sebab pertanggungjawaban pelaksanaan itu," kata H. Amir.

Lanjut H. Amir bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pengawas dan ketua PGRI setempat untuk memanggil kepala sekolah," ungkapnya.

Sementara itu, Wawan selaku pengawas saat di konfirmasi mengatakan hal yang serupa dengan apa yg diungkapkan awak media berkaitan dengan Proyek Pembangunan Jamban Siswa Beserta Sanitasi di SDN Malangnengah 1 Tidak Sesuai RAB.

"Sayapun menemukan hal yang sama dalam Pembangunan Jamban Siswa Beserta Sanitasi yang belum sepenuhnya direalisasikan. Namun demikian dirinya selaku pengawas sudah melakukan peneguran dan pembinaan," ucap Wawan.

Ia menambahkan bahwa pihak sekolah wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya RAB," pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Sujana Dari Aktivitas Jaringan Aspirasi Masyarakat Pandeglang sangat menyangkan jika ada sekolah yang mendapat program dari pemerintah baik berkaitan dengan kegiatan Pekerjaan Pembangunan maupun berkenaan dengan pelaksanaan program Dana Operasional sekolah BOS.

Sujana berharap kepada pemerintah kabupaten pandeglang dan instansi terkait untuk melakukan peninjauan kembali Pembangunan Jamban Siswa Beserta Sanitasi di SDN Malangnengah 1 yang diduga Tidak Sesuai RAB dan dalam penyerapan anggaran pengembangan sarana dan prasarana sekolah tidak terlihat ada tanda-tanda sekolah tersebut dilakukan perawatan seperti contoh pelapon dibiarkan rusaj begitu saja, tidak terlihat papan informasi RKAS BOS terpasang.

Aktivitas Pandeglang Selatan itu menegaskan bahwa Proyek Pembangunan yang dibiayai dari pemerintah harus mengacu kepada perencanaan sehingga tidak keluar dari aturan aturan yang telah ditetapkan," tegas Sujana.

"Proyek Pembangunan yang dibiayai dari pemerintah harus mengacu kepada perencanaan sehingga tidak keluar dari aturan yang telah ditetapkan.

Masih kata Sujana, jika dalam pelaksanaan pembangunan  ada pengurangan spesifikasi tidak sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya RAB maka pihak sekolah sudah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan dan melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 1999 tentang aturan jasa konstruksi pada Pasal 23
(1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan harus sesuai dan mengacu kepada rencana anggaran biaya RAB sehingga pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan meialui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan
pengakhiran. (2) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi," pungkas Ketua Jaringan Aspirasi Masyarakat Pandeglang, Banten. [Kasman/korwil]
Share This :

0 komentar