DESKRIPSI GAMBAR  

PAWARTA TERHANGAT


 
BLANTERWISDOM101

Kepala Sekolah SDN Sorongan 01, Diduga tidak Transparan terkait Dana BOS


PAWARTANUSANTARA.COM | Pandeglang, Diduga tidak transparansi dalam pengelolaan Dana BOS Kepala Sekolah SDN Sorongan 01 Kampung Sorongan Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Disoal kalangan Aktivitas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kontrol Sosial lainnya.

Pasalnya, Rencana Kerja Tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tidak terlihat papan informasi tersebut terpasang, Padahal sesuai Undang - undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 4, yang berbunyi bahwa Pengelolaan dunia pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efesiensi, transparansi dan akuntabel.

Kepala Sekolah, Ono Suryana, S.Pd, sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan Bantuan Operasional Sekolah BOS dipandang tidak cakap untuk melaksanakan jabatan/pekerjaan tersebut karena tidak bertanggungjawab, Hal itu terbukti tidak menerapkan prinsip keadilan, efesiensi, transparansi dan akuntabel sehingga melanggar Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Temuan itu diketahui ketika tim Kontrol Sosial Aktivis Jam-p Banten, Sujana. Timsus LSM GPS, M. Wijaya dan awak Media melakukan investigasi ke sekolah tidak terpasang papan informasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Bantuan Operasional Sekolah BOS dan kondisi perawatan sekolah terabaikan terlihat plapon sekolah dibiarkan rusak begitu saja tanpa ada perhatian, Namun sangat diyakini anggaran pemeliharaan dari pengembangan sarana dan prasarana sudah masuk Rencana Kerja Tahunan dalam RKAS sehingga laporan pertanggungjawaban BOS sudah disisihkan untuk menanggulangi perawatan sekolah yang mencapai kurang lebih senilai Rp 16, juta untuk pertahunnya, Senin (28/01/19).

Sujana menilai pengelolaan dana Bos di SDN Sorongan 01 hanya dua pihak yang mengetahui secara detail yakni kepala sekolah dan Tuhan," kata Aktivis Jam-p itu terkait dengan ketertutupan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Aktivis Perwakilan Pandeglang, menemukan indikasi penyelewengan pengelolaan dana sekolah, terutama dana BOS, sekolah tersebut diduga memanipulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ).

"Salah satu penyebab utama maraknya penyelewengan dana BOS adalah minimnya transparansi publik dalam pengelolaannya. Pengelolaan dana BOS selama ini mutlak dalam kendali kepsek," ungkap Sujana.

Ia menambahkan bahwa Pemahaman pihak sekolah dan dinas pendidikan atas transparansi publik ini perlu diluruskan. Partisipasi publik merupakan syarat mutlak untuk menekan kebocoran dana pendidikan. Partisipasi publik harus senantiasa dimunculkan," tambahnya.

Aktivis Perwakilan Pandeglang, menemukan indikasi penyelewengan pengelolaan dana sekolah, terutama dana BOS, sekolah tersebut diduga memanipulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ)," katanya.

"Salah satu penyebab utama maraknya penyelewengan dana BOS adalah minimnya transparansi publik dalam pengelolaannya. Pengelolaan dana BOS selama ini mutlak dalam kendali kepsek," ungkap Sujana.

Ia menambahkan bahwa Pemahaman pihak sekolah dan dinas pendidikan atas transparansi publik ini perlu diluruskan. Partisipasi publik merupakan syarat mutlak untuk menekan kebocoran dana pendidikan. Partisipasi publik harus senantiasa dimunculkan," tambahnya.

Lebih dari itu, Sujana mengharapkan kepada warga sekolah untuk dapat mencermati pengelolaan dana sekolah lebih dalam. Warga sekolah dapat melihat seluruh dokumen pencatatan dan pelaporan keuangan sekolah. Hal ini dimungkinkan karena Komisi Informasi Pusat telah memutuskan dokumen SPJ dana BOS adalah dokumen terbuka sepanjang telah diperiksa oleh lembaga pemeriksa dan disampaikan kepada lembaga perwakilan," tegasnya.

"Publik, terutama warga sekolah, dapat memanfaatkan putusan ini guna mendapatkan informasi pengelolaan dana sekolah. Mereka juga dapat menggunakan putusan ini untuk menilai apakah penggunaan dana sekolah sudah wajar atau tidak.

Partisipasi dan keterbukaan informasi publik akan menguntungkan sekolah. Selain dapat menekan kebocoran anggaran, pihak sekolah juga dapat mengajak orangtua murid untuk menghimpun dan mengerahkan sumber daya untuk menutupi kekurangan sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan," tutupnya.

Sementara itu, Operator Sekolah Sopyan yang didampingi Bendahara saat dikonfirmasi terkait papan informasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah BOS mengatakan belum sempat melakukan pemasangan karena kesibukan, Namun dirinya menjelaskan terkait penggunaan dana BOS silahkan hubungi langsung Bpk. Ono Suryana selaku Kepala Sekolah dan sekaligus penanggungjawab pengelolaan keuangan Bantuan Operasional Sekolah BOS.

"Papan Informasi dana BOS belum sempat dipasang pak, karena banyak pekerjaan," ucapnya.

"Lebih jelasnya silahkan hubungi langsung Kepala Sekolah kalo berkaitan dengan penggunaan dana BOS, sebab pertanggungjawaban keuangan tersebut yang lebih tau. [Red/Kas]
Share This :

0 komentar