Aktivis Progresif dan Koalisi Santri Akan Gelar Aksi Teatrikal "Mayat" di Depan Kemenag Pandeglang - Pawarta Nusantara

Breaking

Sunday, 3 February 2019

Aktivis Progresif dan Koalisi Santri Akan Gelar Aksi Teatrikal "Mayat" di Depan Kemenag Pandeglang


PAWARTANUSANTARA.COM | Ketua Sekaligus Korlap I Koalisi Santri dan Aktivis Progresif Pandeglang, Sujana menegaskan akan menggelar aksi teatrikal "Keranda mayat" didepan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan Kantor Bupati Pandeglang.

Hal ini disampaikan aktivis pandeglang selatan yang dikenal kritis ini berkaitan dengan polemik pemecatan sepihak DPAC FKDT di 35 Kecamatan oleh pengurus FKDT yang ilegal serta pelantikan DPC dan PAC FKDT tanpa persetujuan semua pihak sehingga terindikasi konspirasi berjama'ah antara pemda dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang dibawah kepemimpinan H. Endang.

"Koalisi Santri dan Aktivis Progresif Akan menggelar aksi unjukrasa terkait dengan polemik pemecatan dan pelantikan sepihak ini, kami akan melakukan aksi teatrikal "Keranda mayat" di depan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan Kantor Bupati Pandeglang," tegas Sujana, Senin (04/02/2019).

Sujana menuturkan, bahwasannya pemecatan DPAC FKDT sepihak di 35 Kecamatan dan pelantikan DPC dan PAC FKDT tanpa persetujuan semua pihak.

"Terindikasi konspirasi berjama'ah antara PEMDA dengan KEMENAG terkait kebijakan PERBUP No.21 Tahun 2018, Koalisi Santri dan Aktivis Progresif akan melakukan Aksi Unjuk Rasa dengan masa aksi kurang lebih sebanyak 650 orang, pukul 10.00 hingga selesai dengan teatrikal "Keranda Mayat" dengan perlengkapan aksi, Soundsystem, Realis, Karton, Spanduk dan Kain Kaffan," tuturnya.

Sementara itu, TB. Aujani selaku Korlap II Koalisi Santri dan Aktivis Progresif Aksi Unjuk Rasa mengatakan, pemecatan DPAC FKDT di 35 Kecamatan oleh pengurus FKDT yang ilegal diduga kuat ada konspirasi busuk antara DPW FKDT Provinsi Banten dengan pengurus FKDT.

"Pemecatan sepihak DPAC FKDT di 35 Kecamatan dan pelantikan DPC dan PAC FKDT tanpa persetujuan semua pihak, Ada apa?" terang Korlap II Aktivis Progresif kepada awak media.

Korlap II Aksi Unjuk Rasa ini juga menyesalkan langkah yang dilakukan oleh pengurus FKDT di 35 Kecamatan, seharusnya DFC FKDT sadar bahwa pemecatan dan pelantikan sepihak tanpa adanya musyawarah sehingga tindakan tersebut tidak sesuai dengan aturan dan dipandang cacat secara hukum.

"Kita tidak boleh membiarkan ini, pihak kepolisian dan DPW FKDT Provinsi Banten harus menindak tegas serta harus membekukan DPC FKDT dan PAC yang cacat hukum menurut AD/ART FKDT, terkait dengan adanya dugaan dan bukti - bukti pemalsuan dokumen yang sengaja dilakukan untuk pelantikan secara sepihak tanpa musyawarah cabang luar biasa (Muscablub) itu" kata Tb. Aujani.

Tb. Aujani menambahkan Koalisi Santri dan Aktivis Progresif Akan menggelar aksi pada Senin, 11 Februari 2019 dan akan melakukan teatrikal "Keranda mayat" di depan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) sebagai bentuk kekecewaan terharap sikap H. Endang Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang yang diduga melakukan konspirasi berjama'ah dengan pemda.

"Senin kami akan melakukan aksi, sekaligus akan menggelar aksi pocong didepan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pandeglang sebagai bentuk kekecewaan terhadap Kementerian Agama (kemenag) dibawah kepemimpinan H. Endang Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang)," Pungkasnya.

Tuntutan Aksi Aktivis Progresif dan Koalisi Santri : 

1.  Seret serta penjarakan oknum PD-PONTREN pada periode jabatan tahun 2016-2018 yang berinisial AH, yang diduga keras telah memonopoli dan mendesainer kebijakan hibah PEMDA ke KEMENAG melalui PERBUP ilegal (Menyelisihi Perda No.27 Tahun 2007 tentang WB Diniyah).

2.  Periksa serta selidiki KABID PNF Dinas Pendidikan pada periode yang sama dengan tahun di atas. Karena diduga kuat terjadi pemangkasan anggaran suporting Insenif (Dana Pendampingan) DPC dan PAC FKDT Se-Kabupaten Pandeglang.

3.  Bupati dan Kepala KEMENAG Kab. Pandeglang harus bertanggungjawab  
atas terjadinya sebuah distorsi regulasi terkait permasalahan MDTA yang dilema secara struktural dan massif yang sebenarnya membutuhkan bentuk kesejahteraan yang adil dan merata.

4.  Pihak Kepolisian dan DPW FKDT Provinsi Banten harus menindak tegas serta harus membekukan DPC FKDT dan PAC yang cacat hukum menurut AD/ART FKDT, terkait adanya dugaan bukti-bukti pemalsuan dokumen yang secara sengaja dilakukan untuk pelantikan secara sebelah pihak tanpa musyawarah cabang luar biasa (MUSCABLUB). [Red/Kas]

No comments:

Post a Comment