BLANTERWISDOM101

Program Penyediaan Rumah Khusus Bagi Nelayan Desa Limbungan Memerlukan Kejelasan Status Lahan


PAWARTANUSANTARA.COM | Belitung Timur- Rencana penyediaan perumahan dan pemukiman nelayan di Pangkalan Batu, Tanjung Labun Desa Limbungan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur (Beltim) yang dicanangkan sang kades memerlukan kejelasan status lahan.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Beltim Mathur Noviansyah ditemui wartawan media ini Kamis (21/2/2019) siang diruang kerjanya.

Lahan yang disiapkan oleh Kades Limbungan dengan luas lebih kurang dua (2) hektar untuk fungsi perumahan khusus nelayan di pangkalan batu harus ditetapkan terlebih dahulu statusnya oleh OPD dan instansi terkait.

"Lahan tersebut perlu dikaji lebih dulu mengenai rencana pemanfaatannya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW) Kabupaten Beltim. Terutama terkait dengan fungsi kawasan hutan, pertambangan, perkebunan, dan kepemilikan tanah oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha dengan ada atau tidaknya sertifikat tanah," kata Mathur.

Dengan demikian, Kadin Perkim menambahkan status lahan dapat lebih jelas kedudukannya setelah melalui pengkajian oleh OPD atau instansi terkait, sampai lahan dinyatakan clean and clear untuk dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan.

"Urusan penataan ruang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Beltim. Selanjutnya pemerintah daerah melalui OPD yang melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman akan mengajukan usulan penyediaan rumah khusus bagi nelayan Desa Limbungan kepada Pemerintah Provinsi dan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat," ujar Kadin Perkim Beltim.

Program penyediaan rumah khusus bagi nelayan Desa Limbungan kata Mathur lagi, Memerlukan kelengkapan data jumlah nelayan secara By Name By Address (BNBA) untuk memastikan bahwa program tersebut dalam pelaksanaannya tepat sasaran dan mencapai tujuan secara efektif. 

"Intinya dinas Perkim domainnya di penyediaan rumah khusus nelayan. Sementara Dinas PU di tata ruang dan penataagunaan tanah/lahannya,'' tutur Kadin.

Jadi, program ini bukan hanya program Perkim, tapi ada sinergitas antar OPD dan sektor-sektor lain. Sebagai contoh, kalau nelayan membutuhkan dermaga, maka lebih tepat Dinas Perikanan lah yang mengusulkannya ke Provinsi atau Pusat, tandasnya. (Syamsiar/Marsidi).
Share This :

0 komentar