DESKRIPSI GAMBAR  

PAWARTA TERHANGAT


 
BLANTERWISDOM101

Pupuk Bersubsidi Diduga Di Jual Belikan Oknum Kades


PAWARTANUSANTARA.COM | Pandeglang, Pupuk Bersubsidi untuk kebutuhan Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Diduga dijualbelikan secara ilegal oleh oknum kepala desa yang tidak memiliki badan usaha berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi. Pasalnya, hasil investigasi di kediaman salah satu warga bernama, Hendar di Kampung Cibeureum yang merupakan Ketua Rukun Tetangga (Rt) 02 (Rw) 01 ditemukan sebanyak 3 ton pupuk urea Bersubsidi yang informasinya diperoleh dari Teti Sumiati selaku Kepala Desa Cikadongdong, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Pupuk Bersubsidi barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari 
Pemerintah sesuai peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu dan harus memiliki badan hukum bagi pengecer yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi.

Bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas, efisiensi dan menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Kelompok Tani/Petani guna mendukung ketahanan pangan nasional diperlukan pengadaan dan penyaluran pupuk yang memenuhi prinsip 6 (enam) tepat tersebut.

Selain diduga menjual Pupuk Bersubsidi secara ilegal, Kepala Desa melakukan penjualan melebihi harga eceran tertinggi penetapan harga maksimum batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh pengecer.

Hendar, Ketua Rukun Tetangga (RT) saat dikonfirmasi di kediaman rumahnya mengatakan Pupuk Urea Bersubsidi di rumahnya sebanyak 3 ton dibelinya dari Kepala Desa Cikadongdong dengan harga sebesar Rp 100 ribu Per Karung berukuran 50 Kg.

"Sebanyak 3 ton berukuran 50 Kg Per Karung dengan harga sebesar Rp 100 ribu untuk 1 karungnya," ungkap Hendar, Selasa (12/02/19).

Ia menjelaskan bahwa Pupuk Urea Subsidi tersebut kemudian dijualbelikan kembali kepada masyarakat sebesar Rp 110 ribu untuk Per-karungnya," jelasnya.

Kepala Desa Cikadongdong, Teti Sumiati ketika dikonfirmasi mengenai Pupuk Urea Bersubsidi yang dijual belikan kepada Rukun Tetangga (RW) menerangkan bahwa Pupuk tersebut dibelinya dari salah satu pengecer pupuk (Kios Resmi) di Wilayah Kecamatan Cikeusik tepatnya di Desa Cikeusik yaitu, Warsidi selaku pemilik Kios Sukatani II.

"Pupuk itu dibeli dari Kios Resmi Sukatani II yang berada di Desa Cikeusik, Warsidi selaku pemilik Kios tersebut," terang Teti Sumiati, Rabu (13/02/19).

Lebih lanjut Teti Sumiati mengatakan sebanyak 7 ton Pupuk Urea Subsidi dibelinya per karung ukuran 50 kg dengan harga Rp 95 ribu.

"Harga per karung ukuran 50 Kg dari Kios Resmi Rp 95 ribu yang kemudian dijual kembali kepada masyarakat sebesar Rp 100 ribu per karungnya dengan jumlah sebanyak 7 ton total yang dibeli dari salah satu Kios Resmi tersebut," kata Teti Sumiati selaku Kades yang didampingi suaminya saat awak media melakukan konfirmasi.

Sementara itu, Warsidi Pemilik Kios Resmi Sukatani II Ketika ditemui di tokonya membenarkan bahwa Pihak Desa Cikadongdong membeli Pupuk Urea sebanyak 10 ton dari Kios Resmi miliknya yang seharusnya menurut pemilik kios tersebut dijualnya langsung kepada Kelompok Tani dan/atau Petani sebagai konsumen akhir bukan kepada perusahaan perseorangan yang tidak ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian 
Jual Beli (SPJB).

"Memang seharusnya sesuai aturan Pupuk Urea Subsidi tersebut dijualnya langsung kepada Kelompok Tani atau Petani sebagai konsumen akhir bukan kepada perusahaan perseorangan yang tidak ditunjuk oleh Distributor," ungkap Warsidi saat diwawancarai.

Terpisah H. Iman selaku Distributor Cv. Sinar Malingping merupakan perusahaan pembina di wilayah tanggung jawabnya yang menunjuk Kios Resmi Sukatani II berjanji akan memberikan sanksi tegas terhadap Kios Resmi yang melakukan pelanggaran bahkan tidak segan mencabut Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk tidak melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi.

"Pengecer atau Kios Resmi yang melakukan pelanggaran akan saya sanksi bahkan tidak segan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) akan kami cabut izinnya," ungkapnya.

H. Iman mengatakan selaku Distributor bahwa Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya dan Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi," pungkasnya.

Penjualan Pupuk Bersubsidi tanpa adanya Surat Izin Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Cikadongdong jelas melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian dalam Pasal 13 (1) Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya (2) Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi sesuai Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801). [Tj]
Share This :

0 komentar