BLANTERWISDOM101

Tanpa SPJB Oknum Kades Jual Pupuk Bersubsidi

Gambar ilustrasi

PAWARTANUSANTARA.COM |
 Kepala Desa Cikadongdong Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Teti Sumiati. Diketahui melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung kepada Petani di wilayah tanggung jawabnya, tetapi tidak memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang ditunjuk oleh Distributor sebagai Pengecer atau Kios Resmi. 


Hal itu menjadi polemik di media massa bahwa ada dugaan Pupuk Urea Subsidi tersebut dijualbelikan secara ilegal dan penjualannya melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) harga tertinggi Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.


Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi harus memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) sesuai Pasal 13 (1) Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya (2) Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi.


Sehingga Kepala Desa Cikadongdong yang menjual Pupuk Bersubsidi tanpa adanya Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) telah melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801).


Menguat dugaan penjualan Pupuk Urea yang dilakukan Kepala Desa Cikadongdong dengan cara ilegal tanpa adanya Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Hal itu terbukti setelah awak media melakukan penelusuran kepada CV. Sinar Malingping, H. Iman, Rabu (13/02/19) selaku pemilik distributor pupuk urea subsidi hasil konfirmasi bahwa, Distributor belum pernah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dan tidak menunjuk Pemerintah Desa Cikadongdong sebagai Pengecer Resmi untuk menjalankan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani.


Dikonfirmasi di kediamannya Kepala Desa Cikadongdong, Teti Sumiati di dampingi oleh suaminya mengatakan Pupuk Urea Bersubsidi yang dijual belikan kepada Rukun Tetangga (RT) dibeli dari Kios Resmi Sukatani II sebanyak 7 ton dengan harga per karung ukuran 50 kg Rp 95 ribu.


"Sebanyak 7 ton Pupuk Urea Subsidi dibeli dari Kios Resmi Sukatani II yang berada di Desa Cikeusik, Warsidi selaku pemilik Kios dengan harga per-karung ukuran 50 kg Rp 95 ribu," kata Teti Sumiati, Rabu (13/02/19)


Teti Sumiati menjelaskan sebanyak 7 ton Pupuk Urea Subsidi kemudian dijual kembali kepada Rukun Tetangga dengan harga 100 ribu untuk per karungnya," tegas Teti Sumiati.


Terpisah Warsidi selaku Pemilik Kios Resmi Sukatani II Ketika ditemui di tokonya membenarkan bahwa suami Kepala Desa Desa Cikadongdong membeli Pupuk Urea sebanyak 10 ton dari Kios Resmi miliknya," terang Pemilik Kios.


Menanggapi hal tersebut, dari Kontrol Sosial Gema Anak Indonesia Bersatu (GAIB) mengatakan bahwa Penjualan Pupuk Bersubsidi tanpa adanya Surat Izin Perjanjian Jual Beli (SPJB) seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa Cikadongdong jelas melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian dalam Pasal 13 (1) Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya (2) Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi sesuai Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801).


Imron berharap pihak penegak hukum melakukan Pengusutan penyalahgunaan barang bersubsidi pupuk urea dengan dijual belikan secara ilegal oleh kepala desa cikadongdong," harapnya.


Ia menegaskan Pengecer wajib memiliki Surat Perjanjian Jual Beli dari Distributor dan menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET," tegasnya. [red/kas]
Share This :

0 komentar