DPMPD Kabupaten Pandeglang Dugaan Penyimpangan Keuangan Desa - Pawarta Nusantara

Breaking

DESKRIPSI GAMBAR

PAWARTA TV

Sunday, 10 March 2019

DPMPD Kabupaten Pandeglang Dugaan Penyimpangan Keuangan Desa

Gambar ilustrasi.

PAWARTANUSANTARA.COM | Pandeglang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang. Akan cek lapangan terkait dugaan Penyimpangan Keuangan Desa, Anggaran bidang kegiatan pembinaan kemasyarakatan yakni Operasional Guru ngaji tahap II dan tahap III yang dianggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2018.

Kasus tersebut mencuat setelah awak media menelusuri dan untuk konfirmasi ke sejumlah Ustad yang menjabat sebagai Guru ngaji dan berhasil mendapatkan keterangan bahwa anggaran untuk kegiatan pembinaan kemasyarakatan dari tahap II hingga maret 2019 tidak direalisasikan kepada penerima hak untuk operasional guru ngaji dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan. Minggu, (9/3/19).

Sementara itu, Kepala Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang keuangan desa, lewat telepon seluler kepada awak media mengatakan berjanji segera merealisasikan dana kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan yakni operasional guru ngaji yang belum diselesaikan tersebut.

"Saya berjanji untuk segera merealisasikan dana kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan yakni operasional guru ngaji yang belum diselesaikan," jelas Hendri Jum'at siang sekitar pukul 11:00 WIB.

Masih dikatakannya, ketika disinggung terkait pembangunan TPT dengan volume 150 m di Kampung Genjeh, Tetapi hanya dikerjakan dengan volume 120 m, itu kesalahan RAPBdesa yang belum dilakukan perubahan," kata Hendri.

Ia mengungkapkan permohonan ma'af yang berkaitan dengan anggaran kegiatan pembinaan kemasyarakatan yaitu operasional guru ngaji hingga batas waktu namun belum direalisasikan," ungkap Hendri.

Sementara itu, Dinas DPMPD Kabupaten Pandeglang, Windu Lewat pesan WhatsApp saat dikonfirmasi awak media, mengatakan bahwa akan melakukan cek lapangan untuk klarifikasi kasus tersebut.

"Saya akan cek lapangan untuk klarifikasi terkait dana kegiatan pembinaan kemasyarakatan yakni operasional guru ngaji yang informasinya belum direalisasikan," ungkap Windu.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan instansi terkait harus segera turun tangan dan memberikan sanksi tegas terhadap oknum Kepala Desa yang diduga keras melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dengan melakukan penyimpanan keuangan desa. [Kasman]

No comments:

Post a Comment