BLANTERWISDOM101

Kongres Pers 2019, Bebaskan Pers Dari Diskriminasi, Kriminalisasi dan Intervensi Pihak Lain

Kongres Pers 2019, Bebaskan Pers Dari Tindakan Diskriminasi, Kriminalisasi dan Intervensi Pihak Lain.

PAWARTANUSANTARA.COM | JAKARTA – Ratusan Insan Pers (Wartawan) dari sejumlah Organisasi Pers yang tergabung dalam Sekertariat Bersama (Sekber), ikut menjadi pengawal kebijakan berjalannya pemilihan dan pembentukan Dewan Pers Indonesia (DPI) pada acara Kongres Pers Indonesia 2019. Di Asrama Haji, Jalan Pondok Gede, Jakarta Timur (Jak-tim) rabu, (6/03/2019).

Para Wartawan dan Pemimpin Redaksi, Pemimpin Perusahaan hingga Pemimpin Umum yang didominasi tergabung pada 12 Organisasi Pers, bersama seluruh unsur pimpinan dari seluruh wilayah Indonesia dari sabang sampai merauke itu, tampak memenuhi area acara Kongres tersebut.

Diawali dengan adanya pembahasan Tata Tertib Kongres Pers Indonesia itu, telah memilih Dewan Pers Indonesia untuk tingkat pusat hingga Dewan Pers Indonesia untuk tingkat masing-masing Provinsi di Tanah Air.


Menurut sejumlah informasi yang didapat PawartaNusantara.com, untuk jumlah kepengurusan DPI tingkat pusat yakni beranggotakan 21 orang. Sementara untuk DPI tingkat provinsi beranggotakan 3 orang. Baik DPI tingkat pusat maupun daerah, nantinya akan secara pararel bersama-sama menciptakan iklim kehidupan pers yang kondusif, profesional, berkualitas dan merdeka dari tindakan diskriminasi dan intervensi para oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selain untuk mengayomi seluruh Masyakarat Pers Indonesia, Kongres Pers Indonesia tersebut menerangkan Pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta untuk menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan di bidang Pers, dan memilih anggota Dewan Pers yang Independen.

Adapun untuk Rapat Kerja DPI nantinya, akan dilaksanakan pada bulan depan, dengan agenda pemilihan Ketua Dewan Pers Indonesia yang telah ditetapkan dalam kongres itu

Seperti pada contoh untuk Sumatera Utara (Sumut), DPI diisi oleh Devis A Karmoy, S.Sos, M.I.Kom dari unsur organisasi pers (SPRI), DR. Mirza Nasution, SH., M.Hum dari unsur tokoh masyarakat serta Muhammad Arifin dari unsur perusahanan pers. Dan untuk tingkat Jawa Barat (Jabar), kepengurusan DPI diisi oleh Asep Ferdiansyah (FPII, Iwan Kusmawan SH (FPII), dan Helmi Purnama SH (IPJI).

Ketua Tim Formatur pemilihan Dewan Pers Indonesia, Heintje Mandagi yang juga Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) mengatakan, dengan terbentuknya Dewan Pers Indonesia melalui Kongres Pers Indonesia 2019 ini, maka kedepan tidak ada lagi kasus kriminalisasi terhadap jurnalis di tanah air.

“Kita berharap kepada Pemerintah baik di pusat maupun di daerah, termasuk verifikasi wartawan dan media bukan lagi menjadi tunggal ditangani dewan pers, seperti yang terjadi selama ini. Kita juga sangat berharap tidak ada lagi kriminalisasi pers di seluruh Indonesia. Karena kita sudah punya tubuh sendiri dan aturan main sendiri. Itu yang sengaja kita implementasi, jangan ada lagi verifikasi media oleh Dewan Pers,” ungkap Heintje Mandagi, disela-sela acara kongres.

Heintje menegaskan, dalam waktu dekat ini, DPI akan mengirimkan surat kepada presiden guna mengingatkan supaya tidak terjadi lagi kriminalisasi terhadap para pekerja pers.

“Kita sudah punya aturan sendiri, Dewan Pers Indonesia dan seluruh organisasi pers yakni Sekber Pers Indonesia lah yang berhak memverifikasi. Dan nantinya, Dewan Pers Indonesia akan membuat surat pemberitahuan ke seluruh Kementerian, Presiden, Gubernur, Bupati. Bahwa kita punya konstituen sendiri. Jangan sampai ada lagi diskriminalisasi terhadap Masyarakat Pers di daerah.” tegas Heintje Mandagi.(Rj Niti/*)
Share This :

0 komentar