DESKRIPSI GAMBAR  

PAWARTA TERHANGAT


 
BLANTERWISDOM101

Ratusan Warga dan LMP Demo BPN Lam-Tim


PAWARTANUSANTARA.COM | Sukadana, Ratusan massa dari desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya yang tergabung dalam barisan Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang Lampung Timur, berunjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Timur, selasa (12/3/2019).

Dalam orasinya, massa yang menyatakan dirinya sebagai pemilik lahan diwilayah desa Sumber Rejo yang terkena dampak genangan Bendung gerak jabung menuntut pihak BPN, agar ganti kerugian atas dampak genangan Bendung gerak jabung tersebut segera di bayarkan. Warga masyarakat yang tergabung dalam aksi unjuk rasa tersebut menyatakan, bahwa pihak pemerintah melalui BPN harus segera menyelesaikan proses ganti kerugian atas lahan milik mereka sesuai dengan putusan pengadilan negeri Sukadana atas Perkara Perdata Nomor 6/PDT.G//2018/PN SDN pada tanggal 4 Oktober 2018 lalu yang putusannya menyatakan bahwa gugatan penggugat (Haji Suwardi) tidak dapat diterima atau NO.

Selain itu, masa tersebut menuntut kejelasan dari BPN mengapa proses pembayaran atas lahan mereka tidak kunjung di laksanakan, meminta agar BPN segera melakukan proses validasi ganti kerugian warga ke pihak Balai Besar dan perbankannya, memindahkan agar BPN bersikap netral, tidak berpihak, serta meminta agar Kepala Kantor BPN Lampung Timur Ara Manurung segera dicopot dari jabatannya.

Ketua Laskar Merah Putih Markas Cabang Lampung Timur Amir Faisol mengatakan, "ini adalah pendampingan terhadap warga masyarakat dari desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya, yang hak-haknya belum terpenuhi atas ganti kerugian genangan Bendung gerak Jabung. Sebelum warga masyarakat pemilik lahan diwilayah desa Sumber Rejo ini berperkara perdata dengan penggugat saudara Suwardi Ibrahim di Pengadilan Negeri Sukada tahun lalu. Dan perkara tersebut sudah selesai dengan putusan Bahwa Pengadilan Negeri menyampaikan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau NO. Namun sayangnya atas keputusan pengadilan negeri Sukadana tersebut BPN dan pihak terkait belum membayarkan uang ganti kerugian atas lahan mereka yang terkena dampak genangan Bendung gerak Jabung", pungkasnya.

Dalam Aksinya kali ini, LMP Markas Cabang Lampung Timur didampingi langsung oleh Ketua Markas Cabang (Macab) Lampung Amir Faisol. Dan dalam aksinya massa gabungan dengan Laskar Merah Putih Markas Cabang Lampung Timur yang dijaga ketat oleh pihak aparat Kepolosian Resort Lampung Timur berlangsung tertib, aman, dan lancar sesuai dengan bimbingan dan arahan yang sebelumnya diberikan oleh Ketua Markas Cabang Lampung Timur Amir Faisol di markasnya sesaat sebelum massa bergerak kedepan kantor BPN Lampung Timur.

Setelah menyuarakan pendapat di muka umum, dan tidak mendapatkan tanggapan dari pihak BPN, masa gabungan yang berjumlah sekitar 400an orang tersebut membubarkan diri kembali menuju Markas Cabang yang berada didepan Lembaga Permasyarakatan Sukadana untuk segera menyusun langkah-langkah berikutnya yang akan ditempuh untuk memperjuangkan hak-hak warga masyarakat tersebut.

Kepala Kantor BPN Kabupaten Lampung Timur Ara Manurung dalam konferensi pers menyatakan, pihaknya tidak pernah menghambat proses pembayaran ganti kerugian kepada warga seperti apa yang ditudingkan para massa yang berunjuk rasa di depan kantornya tadi. "Disumber rejo total lahan yang terkena dampak genangan Bendung gerak Jabung sebanyak 232 bidang dan ada 158 bidang lahan di desa Sumber Rejo yang bermasalah atau bersengketa, sisanya sudah terbayarkan karena tidak bermasalah atau tidak bersengketa. Untuk 158 bidang yang bersengketa sebanyak 17 bidang sudah akan diproses pembayarannya, karena mereka sudah menyatakan berdamai. Sebanyak 50 bidang akan segera dilakukan musyawarah ganti kerugiannya karena mereka juga sudah menyatakan berdamai, sisanya sebanyak 90 bidang pembayarannya akan di konsinyasi (dititipkan) ke Pengadilan Negeri, bila kedua belah pihak tidak mau berdamai, hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah pasal 42", pungkasnya.

Dalam penjelasannya, Ara mengatakan "disumber rejo ada silang masalah sengketa lahan,  Suwardi dengan warga, Dody dengan warga, warga dengan Suwardi dan Dody. Selesai perkara perdata dengan Suwardi masih ada  sebagian yang bersengketa dengan keluarga Almarhum Dody, dan kami menyarankan kepada kedua belah pihak baik warga maupun keluarga almarhum Dody supaya dapat berdamai atau lakukan gugatan ke pengadilan", katanya.

Dilain pihak, kuasa hukum keluarga almarhum Dody Sakhrun Tanjung, Eko Berdikari SH yang dapat diwawancarai di kantor BPN pada selasa sore mengatakan bahwa sebagian warga sudah mau berdamai dengan pihaknya, "Sampai sekarang sudah 69 warga yang bernegoisasi, yang semuanya satu objek didesa Sumber rejo Waway karya, sisanya 90an lagi yang belum mau bernegosiasi", ucapnya.

Saat ditanya tentang isi kesepakatan damai antara pihak warga dan keluarga almarhum Dody Sakhrun Tanjung Eko Berdikari SH mengatakan kesepakatannya fiveti-fiveti (bagi dua), "lima puluh persen lima puluh persen, fiveti-fiveti, dan harapan kami untuk yang 90 bidang bisa ikut bernegosiasi juga. Karena hanya ada dua pilihan, kesepakatan mediasi maupun gugat, apa putusannya itu yang akan diikuti BPN", ucapnya

Ditanya wartawan, apakah pihaknya akan melakukan gugatan atau tidak, Eko menyampaikan tidak akan melakukan tindakan gugatan. "Upaya kami hanya usaha pendekatan pribadi ini, supaya, ya supaya lebih mudah lebih enak juga dimata masyarakat. Tahun kemarin, kan ada gugatan dari pak haji Suwardi, nah kesimpulannya gugatannya tidak diterima karena apa ya, karena mungkin tidak jelas juga apa yang digugat. Sekarang maksud kita ambil jalan langkah berdasarkan pengalaman itu, lebih baik kita musyawarah dengan masyarakat. Jadi sambil berjalan kita tunggu, kita tidak akan gugat lagi kok, karena berdasarkan pengalaman ya itu tadi, masyarakat capek yang kita, sidang juga capek, kalau pun gugatannya masuk ke pengadilan, tahap awalnya mediasi karena itu peraturan dari Mahkamah Agung, kalau bisa mediasi disini buat apa capek-capek kalau nanti ujung-ujungnya disana juga sepakat ya mendingan sepakat disini aja. Nah hal inilah yang mungkin belum difahami oleh masyarakat", pungkas Eko.(Rj Niti)
Share This :

0 komentar