BLANTERWISDOM101

Pencairan Ganti Kerugian Dampak Genangan Bendung Gerak Jabung Batal, Pegawai BRI Usir Wartawan


PAWARTANUSANTARA.COM | Bandar Lampung, Tidak mau berbagi dengan keluarga almarhum Dody Sakhrun Tanjung pencairan dana ganti kerugian atas dampak genangan Bendung Gerak Jabung Lampung Timur yang dilaksanakan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Wilayah Provinsi Lampung, dibatalkan.

Dari pantauan wartawan di lokasi yang bertempat di aula atas lantai 3 Kantor Wilayah Bank BRI, ada sebanyak 50 warga masyarakat pemilik lahan didesa Sumber Rejo Kecamatan Waway yang hadir memenuhi undangan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur untuk melakukan proses pelepasan hak dan menerima pembayaran ganti kerugian atas dampak genangan Bendung Gerak Jabung.

Namun proses pembayaran batal dilakukan, pihak warga pemilik lahan menolak berbagi dengan keluarga almarhum Dody Sakhrun Tanjung. Menurut keterangan warga, warga tidak pernah membuat pernyataan berbagi dengan keluarga almarhum Dody Sakhrun Tanjung, bertemu pihaknya pun belum pernah. "Kami nggak tahu-menahu adanya kesepakatan berbagi dengan keluarga almarhum Dody, ketemu dengan keluarga almarhum Dody kami nggak pernah, apa lagi membuat kesepakatan 50% : 50%, jelas kami menolak.Selama ini kami tidak pernah mengenal Dody, selama menggarap lahan kami tidak pernah ada pihak yang datang pada kami, atau mengklaim sebagai pemilik. Kok kami diminta bagi 2, inikan aneh, jelas kami nggak mau karena itu adalah hak kami dan sudah diakui pemerintah bahwa kamilah yang berhak sebagai penerima pembayaran ganti kerugian", ucap Abdul Wahab salah seorang warga.

Dilain pihak, kuasa hukum Keluarga Dody Sakhrun Tanjung, Eko Berdikari SH menyampaikan dihadapan warga dan pihak terkait, bahwasanya warga masyarakat dan pihaknya sudah membuat kesepakatan damai dengan isi perdamaian tersebut yakni berbagi 50% : 50%, kalau hari ini ada yang menyatakan tidak merasa menandatangani pernyataan tersebut, maka pencairan dibatalkan.

Ironisnya, proses pembayaran ganti kerugian atas dampak genangan Bendung Gerak Jabung Lampung Timur yang dilaksanakan oleh pihak BPN, BRI, Balai Besar Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung bisa melibatkan pihak yang menyanggah didalam ruangan tempat dilaksanakannya proses pembayaran bahkan pihak penyanggah atau pihak yang mengklaim bisa menyatakan proses pencairan dibatalkan.

Menurut warga yang bernama Iwan, ini jelas ada keberpihakan antara pihak panitia pengadaan tanah kepada pihak keluarga almarhum Dody Sakhrun Tanjung. "Mestinya, pihak BPN, BRI, Balai Besar, tidak melibatkan diri jika ada kesepakatan yang dibuat warga masyarakat dengan pihak lain. Kewajiban pihak terkait adalah menyelesaikan kewajiban pemerintah untuk melakukan proses pembayaran ganti kerugian atas dampak genangan Bendung Gerak Jabung itu. Kami menduga pihak terkait telah melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pelaksanaan pembayaran ganti kerugian ini. Nama kami sudah tercantum secara syah sebagai penerima pembayaran ganti kerugian,  tapi mengapa pihak yang mengklaim bisa menyatakan pencairan dibatalkan, dan pihak terkait seolah menguatkan pihak yang mengklaim, kami merasa ini adalah kedzaliman", ucap Iwan.

Masih menurut Iwan, "Saat saya dan pak Abdul Wahab akan meninalkan ruangan setelah konfirmasi soal pembatalan proses pembayaran, kami dihadang oleh pihak BPN, mereka meminta  kami membuat pernyataan yang isinya bahwa wargalah yang membatalkan proses pencairan, namun kami menolak", tambah Iwan.

Kepala Seksi Pengadaan tanah BPN Lampung Timur Suhadi, dikonfirmasi wartawan soal pembatalan proses pencarian ganti kerugian atas dampak genangan Bendung Gerak Jabung di BRI kemarin, sampai berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan apapun.

Sementara itu, beberapa orang wartawan yang meliput di acara pertemuan dengan warga masyarakat terkait penolakan warga masyarakat atas pembagian haknya, wartawan diminta oleh salah seorang pegawai Kantor BRI untuk meninggalkan ruangan dan menyatakan bahwa rapat tersebut merupakan urusan intern. "Mohon maaf, supaya keluar dari ruangan ini, ini perintah pimpinan karena ini acara intern tidak boleh dipublikasikan", ucap seorang pegawai pada wartawan yang sedang meliput.

Mendapatkan perlakuan tersebut dua orang wartawan dari salah satu media televisi dan surat kabar mingguan meminta agar bisa dipertemukan dengan pimpinan Kantor Wilayah Bank BRI. Namun setelah menunggu cukup lama tidak juga ada komfirmasi dari pegawai BRI, wartawan Surat kabar mingguan Brantas Kriminal mencoba mengkonfirmasi Kepala Kantor Wilayah Bank BRI Provinsi Lampung via WA untuk meminta tanggapan dan klarifikasi atas apa yang disampaikan pegawainya pada pihak wartawan. Namun apa yang didapat oleh wartawan surat kabar mingguan, WAnya malah diblokir oleh Linton (Kepala Kanwil BRI Lampung).

Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan Dewan Perwakilan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Lampung Ismail Saleh, pada Selasa pagi (16/4/2019) mencoba menghubungi Kepala Kanwil BRI melalui sambungan WhatsApp (WA) untuk mempertanyakan prihal pemblokiran nomor salah seorang warga anggota SPRI. "Pimpinan Kantor Wilayah Bank BRI Provinsi Lampung mengatakan, ia terganggu atas WA wartawan surat kabar mingguan Media Brantas Kriminal kemarin, dan ia sudah konsultasi dengan Dewan Kehormatan PWI, ini kata Kepala Kantor BRI, 'Maaf saya merasa terganggu atas wa beliau kemarin, dan saya telah konsultasi dengan ketua Dewan Kehormatan PWI Lampung p. Iskandar Z.
Demikian pak, mohon maklum'. Itu keterangan Kepala Kantor BRI pada saya lewat WA", terang Ismail Saleh.
(Rj.tem)
Share This :

0 komentar