DESKRIPSI GAMBAR  

PAWARTA TERHANGAT


 
BLANTERWISDOM101

Aparat Hukum Diminta Usut Tuntas Dugaan Tidak Sesuai WIUP Pajak, Terkait Pengiriman Zirkon


PAWARTANUSANTARA.COM | Belitung- Mencuatnya pengiriman pasir Zirkon kurang lebih 1503 ton sebelumnya diperkirakan lebih kurang  sekitar 2000 ton oleh CV Perusahaan tertentu diduga sebagai alas dasar keluarnya izin pengiriman pasir Zirkon ke Kalimantan dari Belitung beberapa waktu lalu publik menilai diduga tidak sesuai aturan.

Karena pasir Zirkon yang dikirim diduga kuat bukan dari wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) Zirkon. Hal tersebut membuat ramai kalangan terkejut dengan pembayaran pajak diduga tidak sesuai aturan, siapa dalang dibalik semua ini? Hal itulah yang jadi pertanyaan.

Mantan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga tokoh masyarakat Belitung Mukhtar Motong yang biasa akrab disapa Aji Tare, Rabu 8 Mei 2019, mengatakan kepada wartawan yang terpenting menurut pak Aji dasar hukum  pemungutan pajaknya apa. Karena kita mau tahu (Public Babel) bahwa perda Zirkon memang sudah ada tapi aturan technic pelaksanaan kan belum, Karena Pergub Zirkon nya juga belum di setujui Mendagri.

"Terus apakah pajaknya sama dengan pajak pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, saya yakin pasti beda,,, intinya Pergub belum ada. Berarti terindikasi pajak Bodonk!!! DPRD Kabupaten Belitung jangan pura pura bodoh atau memang tidak tahu sama sekali???. Karena wilayah hukum yang dirugikan bumi Pertiwi Belitung,,, Walaupun kewenangan ada di DPRD Provinsi (berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tata kelola penyelengaraan pemerintah ada di Provinsi)", kata Haji Tare.

Saya pikir Polres Belitung maupun Polda Babel lanjut Haji Tare menambahkan, tanpa pengaduan tapi karena sudah heboh di Public melalui online maupun medsos sangat pantas disikap termasuk Kejaksaan Belitung dan Kejati, ungkapnya.

Sementara anggota DPRD Provinsi Babel Sudirman Norman biasa dipanggil Bang Dulen mengatakan, untuk menyikapi tentang pengiriman Zirkon dan pungutan pajaknya.

"Menurut saya pajak dan/atau restribusi daerah harus ada payung hukumnya Perda/Pergub, dan surat keterangan asal barang yang akan dikirim (Zirkon) dari dinas perdagangan. Kalau tidak ada SKA nya berarti Zirkon ilegal,, tidak boleh keluar Babel. Saya pribadi mendukung untuk mengungkap kasus Zirkon ini", jelas bang Dulen.

Adapun Humas LSM LINTAR Suhermanto kepada wartawan mengatakan, Kami dari LSM LINTAR akan terus mengungkap kejanggalan pengiriman Zirkon dari Belitung ke Kalimantan.

"Kami akan telusuri bagaimana WIUP bisa keluar, selain itu ada lagi yang dicurigai yaitu pembayaran pajaknya itu yang akan kami gali terus karena pengambilan pajak harus sesuai aturan dan pajak dikenakan berdasarkan barang yang dikirim dari mana asalnya yaitu dari WIUP nya", jelas Suhermanto.

Nah, kalau Zirkon inikan diduga kuat bukan dari lokasi WIUP nya Zirkon, tambahnya Suhermanto tapi diduga didapat atau dibeli dari tempat tempat meja goyang yang ada di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Patut dicurigai adanya keterlibatan oknum pejabat daerah, kami akan menggalang dukungan untuk membongkar skandal Zirkon, tuturnya.

Demikian hal nya Sekretaris LSM Intel Setiawan Hidayat kepada wartawan menuturkan, Kami berharap pengiriman Zirkon dari Belitung ke Kalimantan diusut tuntas.

"Seharusnya pihak berwajib tanggap dan bertindak, kemudian masalah pajak, apakah pemerintah daerah atau dinas terkait pengutan pajak tidak mengerti aturan pungutan pajak. Pajak diambil dari barang berbentuk Zirkon yang diambil dari lokasi sesuai WIUP, Sedangkan pasir Zirkon yang dikirim diduga bukan dari lokasi WIUP Zirkon tersebut. Bagaimana bisa diambil pajaknya, kami akan kawal dan bongkar", pungkasnya. (AH/Mar).
Share This :

0 komentar