CV. Mualim Diduga Tidak Ada Aktivitas Penambangan Pasir Zirkon

Advertisement

Advertisement

Loading...

CV. Mualim Diduga Tidak Ada Aktivitas Penambangan Pasir Zirkon

Tim Pawarta
Monday, 6 May 2019


PAWARTANUSANTARA.COM | Belitung- Mencuatnya persoalan pengiriman pasir Zirkon yang diduga didasari CV.Mualim berdasarkan company profile dugaan sementara sudah lengkap cuma diduga tidak ada SIPAD nya. Dan dalam IUP Operasi Produksi (OP) harusnya tidak berlaku lagi karena diduga tidak ada aktivitas selama 30(tiga puluh) hari kerja persetujuan RKAB.


Humas LSM LINTAR Suhermanto kepada wartawan Minggu (5/5/2019) pukul 16.00.wib mengatakan kalau kita telusuri dari keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 1884/353/ESDM/DPMPTSP/2018 tentang pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi mineral bukan logam (Zirkon) kepada CV.Mualim seluas sekitar 15,62 hektar di Desa Sijuk.


"Ketika mereka melakukan pengiriman Zirkon beberapa waktu lalu, kalau menurut hemat saya izin tersebut diduga tidak berlaku lagi kalau di diktum kedelapan diberlakukan. Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan atau ketentuan peraturan perundangan bidang pertambangan mineral maka IUP Operasi Produksi tersebut dapat dihentikan sementara. Dicabut, atau dibatalkan sesuai dengan peraturan perundang undangan", kata Suhermanto.


Otomatis izin tidak berlaku lagi lanjut Suhermanto menambahkan karena lokasi izin tersebut sampai Bulan Mei 2019 ketika terjadi pengiriman Zirkon diduga tidak ada aktivitas penambangan Zirkon dilapangan.


"Karena di izin ini jelas pada diktum keenam (6), terhitung 30(tiga puluh) hari kerja persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima (5), pemegang IUP Operasi harus memulai aktivitas dilapangan. Kan, jelas sudah sekian bulan diduga tidak ada aktivitas tiba-tiba ada pengiriman Zirkon. Darimana Zirkonnya? Harusnya pembuat izin bersikap tegas, jangan diam saja", ungkap Suhermanto.


Sekretaris LSM Intel Setiawan Hidayat kepada wartawan Minggu (5/5/2019) menuturkan "Yang jelas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral ikutan baru disahkan tanggal 23 Januari 2019 dan diduga belum dikeluarkan Pergub, sebagai petunjuk teknis. Kemudian pengiriman Zirkon harus dua tahun pasca penetapan perda jadi bagaimana mau lengkap surat suratnya", Imbuh Setiawan.


Sementara itu Muhtar Motong biasa dipanggil Aji Tare tokoh masyarakat Belitung Minggu (5/5/2019), menuturkan, kalau ternyata pengiriman Zirkon ini terbukti ilegal tanpa dilengkapi dengan SIPAD, ini wajib kita sikapi, harus!!! Ada kalanya hidup ini kita harus melawan.


"Mohon jangan biarkan ke zhaliman dan kecurangan meraja lela di kab belitung karena merasa di beck up pengusaha. Yakinlah apa bila kalian serius, masih ada orang orang serius dan punya idealisme juga punya trek rekor orang orang berani dan melawan untuk mengungkap kebenaran. Ndak ada orang hebat di Belitung ne Mun de seriuse,,. Cuman selama ini kurang lebih delapan (8) tahun ne kite (rakyat di Belitong) asing kite tau Ade pengusaha yang diduga jahat/busuk, kite selalu bilang ndak nyaman ko,, kawan,, kenal,,, sudahi bersikap seperti itu dan sikap seperti itu la membuat Belitong sistem dan tatakelola nya rusak. Menjadikan sarang-sarang orang ingin hidup, kaya seperti INDOMIE INSTAN", ungkapnya. (AM/Mar).