Proyek Gedung PKK di Kecamatan Angsana, Ada Indikasi Tidak Sesuai Spesifikasi

Advertisement

Advertisement

Loading...

Proyek Gedung PKK di Kecamatan Angsana, Ada Indikasi Tidak Sesuai Spesifikasi

Tim Pawarta
Saturday, 11 May 2019


PAWARTANUSANTARA.COM | Proyek pembangunan gedung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di kecamatan Àngsana diduga tidak sesuai spesiifikasi kontruksi serta abaikan keterbukaan informasi publik (KIP).

Pasalnya, dalam tahapan pekerjaannya tidak mengacu kepada perencana gambar bestek dan tidak adanya pemasangan papan nama pengumuman oleh pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran, transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan dalam menjalankan pekerjaan. Dimulai sejak awal sampai akhir mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek, (12/05).

Gambar bestek merupakan gambar detail terdiri atas lampiran dari uraian pekerjaan sementara papan nama proyek yang berisi informasi tentang nomor dan tanggal IMB, lokasi kegiatan pembangunan serta jenis kegiatan, Sehingga masyarakat atau kontrol sosial yang ada mudah untuk melakukan pengontrolan dengan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Enuh selaku pekerja proyek mengatakan, terkait gambar bistek dan papan informasi proyek dari awal sampai saat ini Kamis, (9/5) belum ada tetapi sudah menginformasikan kepada pelaksanaan ntuk segera dipasang.

"Memang seharusnya sebelum pelaksanaan untuk gambar bistek diserahkan kepada pekerja untuk dasar acuan kegiatan pembangunan," ucapnya.

Masih dikatakannya, jika papan informasi proyek yang belum terpasang sudah diinformasikan kepada pelaksana bapak Jainudin yang beralamat di wilayah Munjul.

"Papan informasi proyek yang sampai saat ini belum terpasang sudah diinformasikan kepada pelaksana. Namun belum juga ada pemasangan papan pengumuman itu oleh pelaksana dan lebih jelasnya silahkan datang ke Bapak Jainudin untuk keterangan lebih lanjut," tuturnya.

Sementara pelaksanaan ketika hendak dikonfirmasi terkait temuan tersebut tidak ada dilokasi dan sulit untuk ditemui.

Papan informasi proyek wajib untuk dipasang, Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah. Seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006). Sebuah proyek yang tidak menyertakan papan pengumuman proyek, sudah jelas menabrak aturan.

Pekerjaan proyek Gedung PKK di Kecamatan Àngsana yang sedang berjalan sampai saat ini dinilai sebagai proyek siluman yang belum jelas sumber anggarannya. Apakah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau APBD Kabupaten Pandeglang.

Hasil investigasi bahwa pelaksana proyek (kontraktor, red) dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak mengedepankan asas transparansi. (Dwi/Kasman/Korwil)