BLANTERWISDOM101

Penyaluran BPNT Se-Kecamatan Way Sulan Diduga Bermasalah, LSM LANTAI Siapkan Laporan


PAWARTANUSANTARA.COM | Lampung Selatan, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang digulirkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai desember tahun 2018 lalu diwilayah Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan terkesan mengabaikan Pedoman Umum dan poin-poin penting dalam proses pelaksanaan program.

Dari hasil investigasi tim jurnalis dilapangan ditemukan berbagai kejanggalan dan  diduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengambil keuntungan serta melakukan penyimpangan dana milik para KPM. Dari jumlah saldo Rp.110.000; yang ada dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Kombo yang diterima KPM setiap bulan sejak bulan desember tahun 2018 setiap transaksi tidak pernah ada tersisa sedikitpun dalam Kartu tersebut. Dan KPM tidak pernah mendapatkan penjelasan tentang harga dari beras dan telur yang mereka terima.

Dan yang paling menonjol dari hasil pantauan di lapangan ditemukan beras yang diterima warga didesa Mekar sari yang sudah dikemas dengan jumlah kurang lebih 8 kg kualitasnya terlihat sangat rendah, pada beras terlihat kotor berdedak, banyak menir (patah-patah), serta banyak terdapat padi yang masih utuh. Dan menurut keterangan warga desa setempat yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, "beras jenis ini sekarang dipasaran harganya paling tinggi Rp.9000;/kg, kalau di pabrik (gilingan padi) sekitar Rp.8500;/kg, ucap warga penerima bantuan di desa Mekar sari, (27/8/2019).

Bukan hanya beras yang diduga berkualitas rendah, akan tetapi telur yang didistribusikan kepada KPMpun sudah dikemas dengan jumlahnya hanya 12 butir dan bila ditimbang diperkirakan beratnya hanya 3/4 kg atau tidak sampai 1 kg. Terkait harga telur dipasaran desa setempat per Agustus 2019 harga eceran tertinggi diposisi Rp.24.000/kg dan harga dikandang diposisi Rp.21.000;/kg. Atas kejadian itu, Ketua DPD LSM LANTAI (Lembaga Analisis Tranfaransi Independen) Provinsi Lampung Firdaus NP yang sempat menyambangi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan untuk bertemu Koordinator Pendamping PKH Kabupaten pada rabu (28/8/2019) lalu menyampaikan, "analisa kami dilapangan terkait program BPNT di wilayah kecamatan Way sulan, tidak satupun kami temukan adanya e-warong, pendistribusian bahan pokok yang dijual kepada KPM dilakukan oleh Wardes dan BUMDES, dan itu perjanuari sudah dilarang pihak kementerian adanya campur tangan BUMDES atau Wardes, baik pengadaan maupun penjualan kepada KPM", ucap Fir.

"Dari segi harga yang tidak ada penjelasan kepada KPM, bahkan barang sudah dilakukan pengemasan dari Desember 2018 sampai Agustus ini, kami menduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengambil keuntungan besar dari penjualan kepada KPM dan melakukan praktek korupsi atas sisa belanja para KPM di Wardes maupun di BUMdes masing-masing desa, serta dugaan pungli oleh pihak BRI link yang direkom oleh pihak BRI untuk melakukan transaksi keuangan BPNT di wilayah kecamatan Way sulan. Analisa kami dari segi harga peragustus dengan mengambil sempel dari desa Mekar sari, jelas warga miskin sebagai KPM sangat dirugikan. Karena bila dijumlahkan nilai belanja KPM hanya dikisaran Rp.90.000;/bulan Agustus. Jadi mustinya ada sisa saldo pada kartu Kombo milik KPM, namun secara keseluruhan dari transaksi yang terjadi di Way sulan semua kartu Kombo selalu kosong setelah transaksi ditiap-tiap bulanya. Kemana sisa saldo mereka, siapa yang mengambil", lanjut Firdaus.

Atas dasar informasi dari warga masyarakat dibeberapa desa, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), beberapa kepala desa, pendamping PKH Se-Kecamatan Way Sulan, dan Kasisos Kecamatan, serta camat Way sulan pada Senin hingga rabu lalu, maka tim jurnalis dan DPD LSM LANTAI mendatangi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan untuk bertemu Koordinator Pendamping PKH Kabupaten, Salasi pada rabu (28/8/2019) lalu. 

Kepada tim jurnalis dan LSM, Salasi tegas menyatakan, "penyaluran atau pendistribusian barang kepada KPM oleh BUMDes atau Wardes itu salah, karena semestinya yang diberi kewenangan adalah E-warong yang dibentuk dari ibu-ibu peserta PKH dan BPNT yang bertujuan agar ada peningkatan taraf hidup mereka dari keuntungan yang mereka kelola secara bersama-sama di E-warong. Dan dalam proses pendistribusian harus mengedepankan indikator 6 T, yaitu Tepat sasaran, Tepat harga, Tepat jumlah, Tepat Mutu dan Tepat administrasi. Saya berharap agar pihak terkait segera mengambil langkah untuk segera membenahi carut marut khususnya di kecamatan Way Sulan dan Kabupaten Lampung Selatan pada umumnya. Karena E-warong yang ada di Lampung Selatan baru nol koma sekian persen saja yang betul-betul resmi dan lengkap, selebihnya belum ada E-warong", jelasnya.

Atas kejadian yang diduga banyak mengabaikan Pedoman Umum dan Poin-poin penting serta tidak terlaksananya indikator 6 T dalam proses pelaksanaan program BPNT dan adanya dugaan korupsi atau penggelapan dana milik KPM diwilayah Kecamatan Way Sulan, LSM LANTAI Provinsi Lampung berencana akan berkoordinasi kembali dan melaporkan hasil investigasi tim di lapangan dengan pihak Aspidsus Kajati Lampung sesuai dengan arahan pada pertemuan sebelumnya dari Aspidsus Kajati Andi Suharlis, agar LSM LANTAI dapat terus bersinergi dengan pihak penegak hukum Kepolisian, Inspektorat, dan Kejaksaan dalam mengawal kebijakan pemerintah. "Khusus untuk BPNT, silahkan kawan-kawan melakukan pemantauan dan pendalaman atas adanya dugaan penyimpangan dan laporkan pada kami, bila bukti-bukti sudah cukup. Itu kata pak Andi Suharlis saat bertemu dengan pihak kami dikantornya pada senin (19/8/2019) lalu", tutup Ketua DPD LSM LANTAI Firdaus. (Asep/Rj Niti)
Share This :

0 komentar