Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan menurunkan tim khusus, terkait Ormas minta jatah

Advertisement

Advertisement

Loading...

Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan menurunkan tim khusus, terkait Ormas minta jatah

Tim Pawarta
Monday, 4 November 2019

Aksi ormas minta "jatah" pengelolaan parkir tersebut terekam dalam video yang kemudian beredar dan viral di media sosial.

PN.COM - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya akan menurunkan tim khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dalam aksi organisasi masyarakat (ormas) yang meminta "jatah" pengelolaan perparkiran toko serba ada mini di Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Polda Metro Jaya akan menurunkan tim khusus untuk mendalami kejadian d Bekasi Kota yang kita ketahui videonya sempat viral kemarin," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Suyudi Ario Seto di Polda Metro Jaya, dilansir Antara Senin (4/11/2019).

Aksi ormas minta "jatah" pengelolaan parkir tersebut terekam dalam video yang kemudian beredar dan viral di media sosial.

Dia juga mengatakan tim khusus Ditreskrimum Polda Metro Jaya juga akan mendalami dugaan pelanggaran hukum dalam bentuk intimidasi terhadap pengusaha dan masyarakat.

"Kita akan dalami apakah ada tindakan yang melawan hukum, baik itu secara intimidasi  terhadap pengusaha atau masyarakat," ujarnya.

Suyudi juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan premanisme di tengah masyarakat dan akan menindak tegas segala bentuk premanisme yang meresahkan masyarakat.

"Tindakan-tindakan premanisme dalam bentuk apa pun, kita tidak akan tolerir. Kita Polda Metro Jaya akan melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk premanisme di Jakarta ini," tutur Suyudi.

Seperti diberitakan sebelumnya, beredar video sekelompok ormas 'memaksa' agar toko serba ada mini di Bekasi Kota bekerja sama dengan pihak ormas dalam pengelolaan perparkiran.

Video viral tersebut menampilkan Kepala Bappenda Bekasi Kota, Aan Suhanda, yang meminta agar toko serba ada mini di Kota Bekasi bekerja sama dengan ormas dalam hal penarikan retribusi parkir.