Kejaksaan Negeri Kudus tangani pungli program PTSL
Loading...

Kejaksaan Negeri Kudus tangani pungli program PTSL

Saturday, 7 December 2019

Pungli sertifikat program PTSL perbidang tanah mencapai Rp 700 ribu, (7/12/2019).

PN.COM, Kudus - Kejaksaan Negeri Kudus menangani kasus pungutan liar (pungli) program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dalam kasus ini, ongkos untuk sertifikat sebidang tanah mencapai Rp 700 ribu.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kudus, Prabowo Aji Sasmito mengatakan, saat ini ada laporan terkait pungli yang ditangani pihaknya.

Laporan itu datang dari Desa Puyoh Kecamatan Dawe dan Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu.

"Laporan dari dua desa itu tengah kami tangani."

"Kami sudah periksa 15 saksi dari Desa Puyoh."

"Sementara Desa Puyoh. Setelah itu baru Desa Kedungdowo," kata Prabowo Aji saat ditemui di kantornya, Senin (2/12).

Dia mengatakan, jika mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN.

Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal ongkos tambahan PTSL paling banyak yakni Rp 150 ribu.

"Artinya kalau lebih dari itu berarti pelanggaran," kata Prabowo dilansir TribunJateng.com Sabtu (7/12/2019).

Dia mengatakan, sejauh ini baru ada laporan dari warga terkait PTSL di dua desa tersebut.

Tidak menutup kemungkinan, ada kasus serupa di desa yang lain. "Laporan yang masuk ke kami baru itu."

"Kalau kasus serupa di desa yang lain mungkin ada," jelas Prabowo.