Atasi banjir Jakarta: selain Anies dapat saran, Presiden Jokowi diminta turun tangan -->
DESKRIPSI GAMBAR
Loading...

Atasi banjir Jakarta: selain Anies dapat saran, Presiden Jokowi diminta turun tangan

Thursday, 2 January 2020

Ketua Dewan Pembina Generasi Optimis Indonesia, Mangasi Sihombing, menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak cakap mengantisipasi banjir, (3/1/2019).

Jakarta, PN.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disarankan untuk melakukan tiga hal untuk mengatasi banjir yang melumpuhkan Ibu Kota itu, meliputi penuntasan normalisasi sungai, penanganan sampah, dan penyusunan APBD yang mendukung.

Sekretaris Jendral Generasi Optimis (GO) Indonesia Tigor Mulo Horas Sinaga di Jakarta, Kamis, (2/1) menyarankan agar Anies Baswedan melakukan langkah yang serius dalam mengatasi banjir di awal tahun.

"Pertama, tuntaskan normalisasi dan naturalisasi sungai Ciliwung serta perbaiki sistem drainase kota,” kata Anies Baswedan.

Kedua, Pemprov DKI disarankan untuk menangani sampah dengan cepat dan serius, serta meningkatkan kesadaran warga Jakarta perihal kebersihan.

"Ketiga, susun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Jakarta bukan berdasarkan keinginan atau yang lain-lain," ujar Horas, dilansir Antara (3/1/2019).

Menurut dia, anggaran yang jumlahnya hampir Rp100 triliun harus bisa menjamin Jakarta bebas banjir.

Sekjen GO Indonesia melihat masalah banjir di Jakarta perlu kerja sama yang baik antara provinsi DKI, Jawa Barat, dan Banten. Karena ketiga provinsi ini bertalian erat dengan sebab-akibat banjir di Ibu Kota.

"Tiga provinsi perlu bersinergi mengatasi banjir di Jakarta, dalam hal ini Presiden Jokowi perlu ikut turun tangan, sebab Jakarta adalah ibu kota negara," kata Horas.

Pihaknya optimistis Jakarta bisa bebas dari banjir jika ada niat, profesionalitas, dan kerja sama yang baik di antara Gubernur DKI Jakarta, Jabar, dan Banten.

Pada saat yang sama, Ketua Dewan Pembina Generasi Optimis Indonesia, Mangasi Sihombing, menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak cakap mengantisipasi banjir.

"Kami tak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi secara obyektif banjir adalah bukti sistem drainase ibu kota yang tidak ideal. Drainase adalah tanggung jawab dan wilayah kerja Pemprov DKI," kata Mangasi.

Ia menambahkan, curah hujan memang tinggi, dan kalau sampai terjadi banjir seperti saat ini berarti sistem drainase Jakarta tak bisa menampung air hujan.

“Inilah yang menuntut Pemprov bekerja lebih profesional dan serius," kata diplomat Senior yang pernah menjadi Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI itu.

Mangasi mengakui ia mengkhawatirkan dampak banjir yang melumpuhkan kegiatan perekonomian ibu kota dan menyulitkan aktivitas primer warga.

"Pemprov DKI seharusnya mengantisipasi banjir sejak jauh-jauh hari, karena banjir sudah jelas musimnya. Bisnis dan ekonomi sangat terganggu karena banjir,” kata Mangasi.