Bencana banjir, Kemenko PMK: bahas penanggulangan bencana
Loading...

Bencana banjir, Kemenko PMK: bahas penanggulangan bencana

Admin
Tuesday, 7 January 2020

Muhadjir Effendy memimpin "Rapat Penanganan Bencana Banjir DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten" bersama sejumlah Kementerian dan Lembaga di Kantor Kemenko PMK, Selasa (7/1).

Jakarta, PNCOM- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy memimpin "Rapat Penanganan Bencana Banjir DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten" bersama sejumlah Kementerian dan Lembaga di Kantor Kemenko PMK, Selasa (7/1). Rapat tersebut dilakukan untuk menyamakan sinergi antar K/L dalam penanganan dan penanggulangan bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Mengawali pembahasan rapat, Menko PMK Muhadjir kembali mengingatkan tentang arahan Presiden Joko Widodo sebagaimana keselamatan masyarakat adalah prioritas dalam penanggulangan bencana.

Selain itu pemerintah juga diharapkan dapat segera mengupayakan pemenuhan kebutuhan korban dalam penanganan pasca bencana, sehingga masing-masing K/L dapat menyatukan gagasan dan menyamakan prioritas-prioritas tersebut dalam penanggulangan bencana sesuai tugas dan peranannya masing-masing.

"Sesuai arahan Presiden, pertama harus diprioritaskan korban banjir termasuk bagaimana kebutuhan hidup sehari-hari harus dipenuhi, kemudian kesehatan, ketiga adalah masalah pemukiman sementara," kata Menko PMK Muhadjir.

Menurut hasil laporan tim yang bertugas di posko-posko pengungsian, distribusi bantuan berupa kebutuhan pangan pokok sejauh ini sudah berjalan lancar. Pemerintah juga sudah menurunkan tim kesehatan terutama para dokter yang sedia berjaga di beberapa titik lokasi pengungsian.

Sedangkan untuk pemulihan trauma (trauma healing), Muhadjir meminta agar tidak hanya mengandalkan dari lembaga resmi pemerintah melainkan turut melibatkan masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga didorong untuk turun langsung mendampingi para korban banjir di pengungsian.

Dana Tunggu Hunian BNPB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah menyiapkan dana tunggu hunian bagi para korban sebesar Rp500 ribu/bulan per-keluarga. Dana itu nantinya akan digunakan untuk biaya sewa rumah masyarakat lainnya yang tidak terdampak bencana sebab pemerintah tidak lagi membangun hunian sementara (huntara).

Selain itu, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk korban rumah rusak berat sebesar Rp50 juta, Rp25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp10 juta untuk rumah rusak ringan. Oleh karenanya, daerah diminta segera melakukan pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan.

Kendati demikian, BNPB menganjurkan agar para warga terdampak tidak terlalu lama berada di tempat pengungsian. Apabila tempat belum maksimal, maka warga bisa menumpang di sanak keluarganya.

Warga Terdampak Banjir Jakarta Mulai Tinggalkan Pengungsian

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim bahwa warga DKI Jakarta yang terdampak banjir sudah mulai meninggalkan pengungsian dan kembali ke rumah masing-masing sejak hari ke-empat. Penanganan yang baik dan komprehensif menjadi priorotas utama Pemerintah Daerah DKI Jakarta hingga hari ini.

"Sejak hari ke-4, tidak ada pengungsian untuk tidur 24 jam. Hanya istirahat sesaat saja. Sambil menunggu kebersihan di rumahnya," terang Anies.

Menurut data BNPP, enam hari pascabanjir di Jabodetabek dan sekitarnya, data yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB 7 Januari 2020 pukul 06.00 WIB menunjukkan genangan air hanya terlihat di dua titik wilayah yaitu Kabupaten Bogor 20 cm dan Jakarta Barat 20-60 cm. Terjadi penurunan jumlah pengungsi yang cukup signifikan, semula 36.419 jiwa menjadi 14.535 jiwa. 

Sementara itu, banjir bandang dan tanah longsor masih memutus akses antar wilayah di Kabupaten Lebak, Banten. Menurut laporan yang diterima Kemenko PMK, kerusakan lingkungan karena pertambangan ilegal dan alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya bencana tersebut. Beberapa sungai tak dapat menampung material banjir bandang hingga tertutup lumpur. Dibandingkan dengan daerah lain, Kabupaten Lebak menjadi wilayah yang paling parah.

"Pertambangan merusak lingkungan. Tanah banyak yang terlantar dari Hak Guna Usaha (HGU) dan tidak dilanjutkan, kemudian oleh warga digunakan tanpa terkontrol sehingga alih fungsi lahan itu justru menjadi ancaman bencana," ujar Menko PMK Muhadjir.

Hingga saat ini masih banyak warga yang mengungsi dan membutuhkan bantuan logistik, baik di kediaman maupun di pengungsian. Sebagai upaya penanganan bencana di Lebak, BNPB sudah meminta pemerintah daerah dan dibantu dinas terkait serta unsur TNI/Polri agar dapat bersinergi dalam penanganan bencana tersebut. Fokus pemerintah dalam tanggap bencana adalah kebutuhan dasar warga harus terpenuhi.

Waspadai Prakiraan Cuaca Sepekan ke Depan

Dalam kesempatan yang sama, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memaparkan prakiraan cuaca untuk satu pekan ke depan yang patut diwaspadai. Menurut data yang diolah tim meteorologi BMKG, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah seperti Sumatera, Jawa, Bali, NTT, NTB, Kalimantan hingga Papua.

Pada kisaran tanggal 8-10 Januari 2020 Banten bagian barat masih perlu waspada karena potensi terjadinya hujan lebat disertai angin kencang masih terjadi. Hal tersebut juga berlaku untuk wilayah Jawa Tengah bagian tengah dan barat, kemudian juga Jawa Barat bagian tengah dan barat termasuk pantai Sumatera Barat ke selatan sampai Lampung.

Sebagai bentuk antisipasi tingginya curah hujan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) masih akan melanjutkan operasi reduksi dan redistribusi curah hujan menggunakan metode Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Berdasarkan laporan kegiatan sejak Jumat (3/1) hingga Senin (6/1) BNPB dan BPPT telah menebarkan 6.400 kg NaCl atau garam untuk operasi TMC dengan menggunakan pesawat jenis CN 295 dan Casa 212. Penyemaian material TMC bertujuan untuk mengalihkan potensi awan hujan sebelum hujan lebat masuk ke wilayah Jabodetabek.

BPPT melaporkan penyemaian berdasarkan data pertumbuhan awan yang didominasi faktor adveksi awan, yaitu di wilayah barat daya, barat dan barat laut wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi atau Jabodetabek.

Adapun rapat yang digelar tertutup itu dihadiri oleh sejumlah K/L meliputi; Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hammam Riza, Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan (BNPP) Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, Kepala BNPB yang diwakili Sekretaris Utama BNPB, Harmensyah, Unsur TNI dan Polri. (DAR)

Agus Wibowo
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB