Polisi: Ungkap TPPO dengan modus praktik wisata seks halal -->
DESKRIPSI GAMBAR
Loading...

Polisi: Ungkap TPPO dengan modus praktik wisata seks halal

Wednesday, 19 February 2020


Penyebutan wisata seks halal itu sendiri dijabarkan pada keterikatan kawin kontrak antara pekerja seks komersial dan pelanggan. (Gambar ilustrasi)

Jakarta (PNCOM)- Bareskrim Polri baru-baru ini berhasil membongkar kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus praktik wisata seks halal di wilayah Puncak Bogor, Jawa Barat.

Penyebutan wisata seks halal itu sendiri dijabarkan pada keterikatan kawin kontrak antara pekerja seks komersial dan pelanggan. Ya, di sini, para PSK dibooking untuk selama beberapa waktu, dengan tarif mulai dari Rp 5 juta (untuk 3 hari) hingga Rp 10 juta (untuk 7 hari).

Sedangkan untuk tarif sewa per malam, dimulai dari harga Rp 1 juta sampai Rp 2 juta.

“Jadi para korban dipertemukan dengan pengguna yang merupakan WN (Warga Negara) Arab yang ingin melakukan kawin kontrak. Ataupun booking out short time di villa daerah puncak dan di apartemen di kawasan Jakarta Selatan,” terang Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono.

Uniknya, dalam praktik kawin kontrak ini, wanita dari kalangan janda lah yang paling banyak diminati para turis mancanegara.

“Kebanyakan janda, usia 35 ke atas, belasan tahun nggak ada,” ungkap NN, salah satu mucikari.

Sementara terungkapnya sindikat perdagangan orang ini berawal dari unggahan video di YouTube.

“Jadi, ini berawal dari adanya video di youtube bahasa Inggris. Ini di-upload kemudian di sana disebutkan bahwa di daerah Bogor, Jawa Barat, itu ada sex halal. Beritanya sudah sampai ke internasional,” ungkap Brigjen Argo Yuwono.

“Lalu, mereka (WNA) ke Puncak dan mencari wanita untuk kawin kontrak atau booking out, short time. Puncak menjadi tempat kegiatan-kegiatan seperti itu,” sambung jenderan bintang satu itu.

Dalam kasus ini, polisi mengamankan lima orang yang statusnya kini telah naik menjadi tersangka.

“Yakni, NN (penyedia perempuan), OK (penyedia perempuan), HS (penyedia laki-laki, Warga Negara Arab), DO (yang membawa korban untuk di booking). AA (pemesan dan yang membayar perempuan untuk di booking),” jelas Brigjen Argo Yuwono, dilansir tribunnews.com, (20/2/2020).

“Para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 600 juta,” tutupnya, demikian mengutip TribunJabar.com.