LSM Lintar Minta Kejaksaan Tindak Tegas PT. SMA
Loading...

LSM Lintar Minta Kejaksaan Tindak Tegas PT. SMA

Sunday, 22 March 2020


LSM Lintar Minta Kejaksaan Tindak Tegas PT. SMA Diduga Melaksanakan Peningkatan Jalan Merusak Kawasan HL.

Bangka Belitung (PNCOM)- Pelaksanaan proyek Peningkatan jalan junction -  PHNJD (PAKET 1) di Satuan Kerja (SATKER) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (9/3/20) Dengan nilai Pagu, Rp 31.700.000.000,00 HPS, Rp 31.499.929.556,21 Tahun Anggaran, (TA) 2020, diduga tidak sesuai dengan aturan bahkan diduga belum mengantongi izin atau advis dari dinas kehutanan  diduga sudah merusak kawasan Hutan Lindung

Humas LSM Lintar Suhermanto kepada wartawan mengatakan," Kami meminta Kejaksaan segera bertindak usut tuntas Pelaksanaan proyek Peningkatan jalan junction -  PHNJD (PAKET 1) di Satuan Kerja (SATKER) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diduga merusak Kawasan Hutan Lindung (HL) yang hanya beberapa meter dari Pos Balai Pengelola Sumber Daya Air dan Hutan Lindung (BPSDA-HL) di salah satu Desa di Kab, Belitung Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

" Pemenang tender Proyek Peningkatan jalan junction - membalong PHNJD (PAKET 1) tersebut  yaitu PT.SINAR MATAHARI ABADI (PT. SMA) yang beralamat di Jln. Pasar No. 587, Kec. Kelapa Kampit, Kab.Belitung Timur (BELTIM) Prov. kepulauan Bangka Belitung, rencana kami akan buat surat secara resmi kepada Kejaksaan untuk menindak lanjuti kasus tersebut  sampai kepengadilan, kalau memang melanggar hukum, karena diduga belum mengantongi izin atau advis dari dinas terkait sudah berani merusak kawasan hutan lindung," ungkap Suhermanto

Dirjen Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan," bahwa upaya penyelamatan dan pemulihan kawasan hutan merupakan prioritas dari pemerintah, “Kami harus menyelamatkan kawasan hutan, karena sangat penting untuk melindungi masyarakat dari bencana ekologis, longsor, banjir, abrasi, dan kekeringan,  kemudian Pelaku perusakan kawasan hutan, apalagi hutan lindung harus dihukum seberat-beratnya," tergas Rasio Ridho Sani di kutip dari jumpa pers dengan beberapa awak media. 

Kepala UPTD KPHL  Belantu Mendanau Yuli Amaldi ketika dikonfirmasi Melalui pesan Whatsapp (WA) tentang apakah sudah ada izin atau advis ? dibalas "  Sudah di dinas Kehutanan, bukan di kita advisnya, ketika di tanya apakah sudah keluar advisnya dibalas melalui Melalui pesan Whatsapp (WA) " nggak tahu kita cek kedinas, kalau dari kita belum, ketika di tanya artinya advis dari UPTD LHK belum ada ? Melalui pesan Whatsapp (WA) dibalas Yuli " Iya coba cek kedinas.(mdi)