Pemkab Bekasi diminta beri kepastian upah minimum -->

Menu Atas

DESKRIPSI GAMBAR
Loading...

Pemkab Bekasi diminta beri kepastian upah minimum

Thursday, 25 June 2020

Doc. Ilustrasi.

Kami meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menyampaikan asiprasi buruh kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, (25/6).

Bekasi- Aliansi Buruh Bekasi Melawan, Suparno mendesak pemerintah memberikan kepastian tentang Upah Minimun Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) 2020.

“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menyampaikan asiprasi buruh kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait UMSK Tahun 2020 karena sampai saat ini SK-nya belum ada,” desak Suparno.

Selain itu, buruh juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Bekasi ikut bertanggung terhadap buruh yang terdampak COVID-19.

 “Karena banyak juga buruh yang upahnya hanya dibayar separuh atau 50 persen, THR-nya dicicil bahkan ada yang no work no pay artinya apabila buruh WFH (work from home) maka tidak dibayarkah upahnya,” imbuhnya.

Suparno menambahkan dari hasil audiensi dengan perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan segera melayangkan surat ke Pemprov Jabar terkait permohonan SK UMSK tahun 2020 serta membentuk tim penanganan COVID-19 yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pengusaha.

Aliansi ini akan selalu berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak buruh di Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan kawasan industry terbesar se-Asia Tenggara.

Kata dia, kalau buruhnya tidak diperhatikan, jangan salahkan apabila aliansi ini akan terus melakukan aksi susulan.

 "Kamipun mendatangkan masa tidak seperti biasanya. Massa hari ini sangat sedikit, hanya kurang lebih 1000 orang dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Tetapi apabila ini tidak digubris oleh pemerintah, pastinya kami akan melakukan aksi (susulan) dengan jumlah massa lebih besar,” tandasnya.