Pemerintah jadwalkan Penerimaan CPNS akhir Juni, pelajari ketentuan dan persyaratan -->

Breaking news

News
Loading...

Pemerintah jadwalkan Penerimaan CPNS akhir Juni, pelajari ketentuan dan persyaratan

Sunday, 20 June 2021

Dokumen ilustrasi (ist)


Jakarta – Pemerintah menjadwalkan proses penerimaan dan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 dimulai akhir Juni ini. Untuk kalian yang berminat silakan pelajari dengan saksama ketentuan dan persyaratan umum sebelum mendaftar.


Seleksi administrasi dan masa sanggah dalam proses pendaftaran CPNS atau aparatur sipil negara (ASN) 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) No. 27 tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil:


Bagian Keenam


Seleksi


Paragraf 1


Tahapan Seleksi


Pasal 31


Seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:


a. seleksi administrasi;


b. SKD; dan


c. SKB.


Paragraf 2


Seleksi Administrasi


Pasal 32


(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.


(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi.


(3) Panitia seleksi instansi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.


(4) Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

 

(5) Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti SKD.


Pasal 33


(1) Panitia seleksi instansi wajib melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas atau kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas.


(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat Jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain.


(3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pemerintah dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan.


(4) Instansi Pemerintah dapat menyatakan Jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:


a. Instansi Pemerintah menyampaikan alasan yang jelas dan memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan sanggahan pada saat masa sanggah seleksi administrasi; dan


b. dalam hal sanggahan dari pelamar dapat diterima, panitia seleksi instansi dapat mengubah pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).


(5) Dalam hal pelamar penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, PPK dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi.


(6) Terhadap pelamar penyandang disabilitas yang termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK wajib mengumumkan pembatalan keikutsertaan/kelulusan tahap akhir yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN.


Paragraf 3


Masa Sanggah Seleksi Administrasi


Pasal 34


(1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.


(2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.


(3) Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.


(4) Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.


(5) Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. (ayj*)