Aspirasi pemuda harus terdengar sampai Istana -->

Breaking news

News
Loading...

Aspirasi pemuda harus terdengar sampai Istana

Monday, 8 November 2021

Jangan ada gap antara pemuda dengan pemerintah, dok. istimewa (8/11).


Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan jangan sampai terdapat jarak atau celah (gap) antara pemuda dan pemerintah agar setiap aspirasi dari kelompok generasi penerus bisa sampai ke Istana Kepresidenan.


"Jangan ada gap antara pemuda dengan pemerintah. Jadi forum-forum seperti ini harus lebih sering digelar agar kami tahu apa yang menjadi pemikiran dan solusi dari pemuda,” kata Moeldoko dalam diskusi “Pemuda Bicara Menyongsong Indonesia 2045” sebagaimana siaran pers KSP diterima di Jakarta, Senin (8/11).


Aspirasi pemuda, kata Moeldoko, harus terdengar hingga Istana agar bisa tercipta solusi bagi permasalahan yang belum diselesaikan pemerintah.


"Untuk mencapai itu, Presiden sudah memberikan arahan kebijakan strategis, yakni pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, reformasi birokrasi, pembenahan regulasi, dan transformasi ekonomi," ujar Moeldoko.


Diskusi "Pemuda Bicara Menyongsong Indonesia 2045" pada Senin ini diinisiasi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menyambut Hari Pahlawan 10 November. Diskusi tersebut diikuti perwakilan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).


Moeldoko sebelumnya menegaskan pemerintah tidak pernah bersikap anti terhadap kritik dari pihak manapun. Pemerintah juga selalu terbuka dengan dialog untuk menerima segala aspirasi.


Moeldoko saat menemui Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada 21 Oktober 2021 juga mengundang mahasiswa untuk berdialog di Kantor KSP.


"Silakan kawan-kawan datang ke KSP. Pintu kantor saya selalu terbuka untuk kita berdialog," ujar Mantan Panglima TNI itu.


Moeldoko saat menemui BEM SI di kesempatan tersebut juga turut menerima dokumen kajian 7 Tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai evaluasi dan pengawasan kebijakan pemerintah. Ia berjanji menyampaikan dokumen yang berisi kajian mengenai 12 tuntutan tersebut kepada Presiden Joko Widodo. (dw/*)