KPK Usut Dugaan Korupsi di Pabrik Gula Djatiroto Lumajang -->

BABE

KPK Usut Dugaan Korupsi di Pabrik Gula Djatiroto Lumajang

By: M Abdul Rosyid
Sunday, 24 January 2021



Penyidik KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa staf karyawan di PG Djatiroto.


Lumajang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan mesin giling di Pabrik Gula (PG) Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.


"Saat ini KPK sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pemasangan six roll mill di PG Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI periode tahun 2015 - 2016," kata Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima ANTARA di Lumajang, Sabtu.


Ia menjelaskan penyidik KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa staf karyawan di PG Djatiroto pada 20-21 Januari 2021, yakni Kepala Urusan Sipil dan Traksi Divisi Teknik PTPN XI tahun 2015-2017.


"Penyidik meminta keterangan yang bersangkutan pada Kamis (21/1) terkait proses aanwijzing yang diikuti oleh yang bersangkutan dalam pengadaan six roll mill, yaitu terkait hal teknis khususnya mesin dan alat berat," katanya, dilansir Antara.


Kemudian saksi yang lain yang dipanggil Divisi Pengadaan PTPN XI tahun 2014-2015, namun yang bersangkutan tidak datang dan minta dijadwalkan ulang.


Sedangkan pada Rabu (20/1) telah diperiksa saksi Kepala Urusan Perencanaan Bisnis Divisi PPB PTPN XI tahun 2015 hingga sekarang untuk mendalami pengetahuannya terkait jabatan yang bersangkutan saat masih menjabat Kaur rencana bisnis pada PTPN XI yang melakukan usulan rencana pengadaan pada PTPN XI.


"Penyidik KPK juga memeriksa seorang pensiunan PTPN XI Surabaya untuk mendalami pengetahuannya terkait jabatan yang bersangkutan saat bertugas sebagai staf teknik yang turut dilibatkan dalam proses pengadaan six roll mill," tuturnya.


Saksi pihak ketiga dari PT Hastaco Multi Sarana tidak hadir dalam pemanggilan tersebut, namun akan dilakukan penjadwalan kembali oleh penyidik KPK.


Ali Fikri menjelaskan sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka dimaksud.


"Kami memastikan bahwa KPK akan terus menyampaikan perkembangan informasi terkait penanganan perkara itu dan kami juga mengajak masyarakat ikut pula mengawasi setiap prosesnya," ujarnya.