Pemkab Pangandaran, Ungkap sejumlah permasalahan petani padi -->

Breaking news

News
Loading...

Pemkab Pangandaran, Ungkap sejumlah permasalahan petani padi

Tuesday, 2 November 2021

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata: Jatah pupuk tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga upaya yang akan dilakukan adalah konsultasi ke pemerintah pusat. (dok. istimewa)


Pangandaran - Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengambil langkah serius untuk mengawal petani padi yang saat ini sedang memasuki musim tanam.


Langkah pertama dilakukan dengan menggelar rapat koordinasi yang melibatkan semua pihak terkait di sebuah hotel di kawasan pantai Pangandaran, Selasa (2/11/2021) petang.


Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata itu menghadirkan penyuluh pertanian, kepala desa, Bulog, BMKG, perbankan, produsen pupuk dan lainnya.


Sejumlah permasalahan petani padi terungkap dan dibahas dalam pertemuan ini, meski beberapa poin ada yang belum bisa terselesaikan.


Kekurangan Pupuk NPK


Misalnya terkait masalah ketersediaan pupuk NPK yang menjadi keluhan klasik petani Pangandaran di musim tanam.


"Ternyata pasokan pupuk NPK untuk Pangandaran di bawah kebutuhan. Kita butuh 14 ribu ton, tapi hanya dapat jatah 6 ribu ton. Nah ini jadi masalah yang terus berulang di musim tanam," kata Jeje Wiradinata usai rapat.


Jeje mengatakan jatah pupuk tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga upaya yang akan dilakukan adalah konsultasi ke pemerintah pusat. "Ya nanti kita konsultasikan ke Kementerian Pertanian dan meminta bantuan ke Komisi terkait di DPR. Itu tugas saya sebagai Bupati," kata Jeje.


Selain itu upaya yang dilakukan untuk memantau ketersediaan pupuk, Jeje mengaku akan membuat grup WhatsApp khusus yang didalamnya ada penyalur, penjual di semua tingkatan, kelompok tani, penyuluh dan lainnya. "Saya juga masuk grup, jadi terpantau langsung," kata Jeje.


Sementara untuk berbeda dengan pupuk NPK, ketersediaan pupuk urea di Pangandaran justru surplus. Kebutuhan 3.000 ton tapi mendapatkan pasokan sekitar 6.000 ton. "Kalau urea aman, ya asal jangan ada penyalur yang nakal, urea sudah tak ada masalah," kata Jeje.


Ancaman La Nina


Disamping masalah ketersediaan pupuk, faktor lain yang dianggap mempengaruhi musim tanam padi kali ini adanya prediksi fenomena alam La Nina. Perwakilan dari BMKG yang hadir dalam rapat itu mengungkapkan dalam beberapa bulan ke depan ada potensi fenomena La Nina, yang akan membuat tingkat curah hujan di banyak wilayah Indonesia naik dua kali lipat dari biasanya.


Bagi petani padi ini merupakan peringatan tanda bahaya, karena bisa membuat mereka gagal panen akibat lahan terendam banjir. "Tadi dari BKMG memprediksi curah hujan akan naik dua kali lipat dari musim hujan biasa. Karena ada La Nina," kata Jeje.


Potensi ini diantisipasi dengan cara menurunkan penyuluh pertanian untuk melakukan pemetaan lahan pertanian mana saja yang biasanya terendam banjir. Setelah dilakukan pemetaan nanti akan disesuaikan cara menyiasati potensi ancaman tersebut.


"Kalau ancaman banjirnya ringan sampai sedang mungkin bisa disiasati dengan menanam varietas padi yang tahan banjir. Tadi dari balai kajian teknologi pertanian katanya ada varietas yang tahan banjir. Lalu usia benih yang ditanamnya ditambah, jadi harus agak tinggi dulu baru tandur," kata Jeje.


Namun untuk wilayah yang potensi banjirnya berat, seperti daerah Ciganjeng Kecamatan Padaherang dan sekitarnya, dia menyarankan petani untuk menunda tanam padi. Hal ini tiada lain untuk menghindari potensi kerugian akibat gagal panen akibat sawah terendam banjir.


"Kalau memang potensi banjirnya besar, ya lebih baik jangan. Walau pun ada program asuransi pertanian, tapi kalau hasil kajian banjirnya besar lebih baik tahan dulu dari pada rugi," kata Jeje.


Mengenai masalah banjir lahan pertanian di wilayah Kecamatan Padaherang dan Mangunjaya, Jeje mengatakan di program prioritas percepatan pembangunan Jabar Selatan, masalah itu sudah menjadi perhatian pemerintah. Artinya dalam beberapa tahun ke depan, masalah banjir lahan pertanian di wilayah lumbung padi Pangandaran itu akan dibenahi.


Masalah Pasca Panen


Permasalahan klasik yang dialami petani padi adalah turunnya harga jual gabah setelah panen. Mayoritas petani tak berdaya menghadapi "permainan" tengkulak yang kerap menjatuhkan harga ketika musim panen.


"Ya memang hukum ekonomi, ketika barang melimpah harga otomatis turun, ditambah lagi bandar ikut bermain. Tapi masalahnya terletak pada desakan kebutuhan yang dirasakan petani. Kalau petani kita punya uang dan bisa menahan untuk tidak menjual gabahnya sampai harga dianggap untung, masalah ini tak akan terjadi," kata Jeje.


Untuk menyiasati masalah ini, Jeje mengatakan tengah menjajaki kerjasama dengan pihak perbankan. Lembaga keuangan diharapkan bisa memberikan dana talang berupa resi gudang kepada petani. Sehingga ketika harga turun, padi milik petani tidak langsung dijual, melainkan disimpan dulu di gudang. Kemudian pihak bank memberi dana talang untuk memenuhi kebutuhan petani. Setelah harga kembali normal atau dianggap menguntungkan, baru padi dijual dan petani mengembalikan pinjamannya ke bank.


"Bank sudah siap, mereka sudah ada dananya. Tinggal dibuat pola kerjasamanya seperti apa. Tapi memang ada masalah di gudang. Karena Bulog baru punya gudang dengan daya tampung 5.000 ton. Itu masih kurang, makanya muncul opsi bagaimana kalau menyimpannya di lumbung yang kita buat di setiap desa atau kecamatan," kata Jeje.


Namun demikian Jeje mengakui program lumbung padi itu memerlukan pembahasan teknis yang lebih detail. Agar target melindungi petani di masa pasca panen bisa tepat sasaran dan programnya berjalan efektif.


Alasan Pemkab Pangandaran Fokus Garap Sektor Pertanian


Rapat koordinasi musim tanam dengan melibatkan seluruh pemangku kebijakan terkait ini, kali pertama dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Tak sedikit kepala desa yang terheran-heran dengan kegiatan tersebut.


"Mungkin ini gara-gara Bupati kemarin ikut tandur, kok tumben mau musim tanam saja sampai rapat besar-besaran," kata salah seorang Kepala Desa di sela-sela acara.


Saat dikonfirmasi mengenai hal itu, Bupati Jeje mengungkapkan ada berbagai alasan yang mendorong pihaknya untuk lebih serius membantu petani di Pangandaran.


"Hasil perhitungan BPS, LPE (laju pertumbuhan ekonomi) Pangandaran hanya terkontraksi minus 0,05 poin. Padahal imbas pandemi COVID-19 itu sangat luar biasa. Ternyata ekonomi kita kuat karena ditopang oleh sektor pertanian dan perikanan," kata Jeje.


Walau pun sepintas di permukaan ekonomi Pangandaran tampak terpuruk akibat lesunya dunia pariwisata, ternyata kekuatan ekonomi mayoritas masyarakat Pangandaran terletak di sektor pertanian.


Sehingga secara statistik, kontraksi perekonomian Pangandaran relatif kecil. Hanya minus 0,05 poin dan menempatkan Pangandaran di posisi kedua terendah se Jawa Barat. Dengan kata lain, sektor pertanian adalah bidang ekonomi masyarakat yang tahan banting oleh situasi pandemi COVID-19.


"Alasan lainnya, salah satu misi RPJMD saya di periode ini adalah meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal. Nah salah satu potensi lokal yang kita miliki ini adalah pertanian, makanya ayo kita garap serius. Isu-isu yang berkembang sekarang kita selesaikan dan harus jadi prioritas pembangunan. Jangan setengah-setengah," kata Jeje.


Harapan Petani Padi Pangandaran


Yaya Muharom (55), petani padi di blok persawahan Cibenda Kecamatan Parigi mengaku senang dengan adanya rencana Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang hendak melakukan intervensi program pertanian secara intensif.


Walau pun dia sendiri mengaku belum menerima informasi atau mengetahui rencana pemerintah tersebut. "Belum tahu sih, tapi kalau benar ya senang," kata Yaya.


Dia berharap kalau benar akan ada perhatian khusus dari pemerintah, harus benar-benar sampai ke petani di tingkat bawah. "Misalnya kalau ada bantuan, jangan penerimanya itu-itu saja. Hanya di ketua atau pengurus kelompok saja. Harus benar-benar sampai ke bawah," kata Yaya.


Yaya juga membenarkan setiap musim tanam pupuk NPK sulit didapat. Dia bahkan harus berkeliling ke desa-desa tetangga. "Rek meuli wae hese, angot lamun menta (mau beli saja susah, apalagi minta)," kata Yaya.


Selain ketersediaan pupuk dijamin, dia juga berharap ada program pinjaman atau kredit pembelian pupuk. "Syukur-syukur bisa ngutang dulu pupuk dan benihnya, nanti kalau panen dibayar. Ya ngutang separuh, bayar separuh. Itu baru membantu," katanya.


Terkait harga jual gabah yang kerap turun di musim panen, Yaya juga membenarkan itu sering terjadi. Apalagi jika petani sudah dipinjami uang oleh bandar. "Kan kalau sudah dipinjami uang buat beli benih dan pupuk, jadi susah. Nggak enak kalau kita jual ke bandar lain," kata Yaya.


Mengenai rencana melibatkan pihak perbankan, Yaya mengutarakan sikap pesimistis. "Susah gak syarat pinjamnya? Kan saya mah sawahnya sedikit, bisi kagok. Terus ada bunganya gak? Kalau ada bunganya mah, angger-angger keneh atuh," kata Yaya.


Dia sendiri mengaku sudah pernah mendengar akan adanya program lumbung padi dengan sistem resi gudang itu, tapi hingga kini belum ada realisasinya. "Pernah mendengar. Jadi katanya kalau panen terus harga jatuh, padi kita simpan di lumbung. Nanti diberi surat keterangan, terus surat itu bisa jadi agunan pinjam uang. Tapi sampai sekarang saya belum pernah mencoba, nggak tahu kalau yang lain. Sudah berjalan atau belum, saya juga tidak tahu," kata Yaya.


Yaya justru mempertanyakan, apakah sistem itu sanggup melawan kekuatan bandar atau tidak. "Berapa lama disimpan di gudangnya? Bagaimana kalau harganya gak naik-naik? Jangan salah, bandar mah lebih pintar, nggak dapat gabah di Pangandaran bisa mencari ke Ciamis, ke Cilacap, ke Tasik," katanya.


Dia memprediksi harga gabah baru bisa naik menyentuh angka yang dianggap menguntungkan, mana kala wilayah-wilayah tetangga Pangandaran sudah selesai panen. Dan itu harus sudah diperhitungkan. "Menunggu harga naiknya jangan lama-lama, kan petani juga butuh modal untuk menanam lagi. Terus namanya pinjaman (resi gudang) pasti ada bunga, kalau lama-lama, kena bunganya pasti lebih besar," kata Yaya. (dw/ana)